Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 166
Title NASDEM SIAPKAN DIM RUU CIPTA KERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 06 Maret 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/294681-nasdem-siapkan-dim-ruu-c ipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
FRAKSI NasDem saat ini sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) dari
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)
DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menuturkan RUU Cipta Kerja nantinya harus
mampu membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk menyerap para
angkatan kerja yang berasal dari bonus demografi.
"Mengingat jumlah pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup besar," ujar
Willy di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di 2019
mencapai 136,18 juta orang. Angka itu naik 2,24 juta orang jika dibandingkan
dengan di 2018. Dari angka itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka
5,28%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada 5 yang masih menganggur.
"Ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Apalagi Indonesia tengah mengalami bonus
demografi," paparnya.
Willy menegaskan NasDem juga menaruh perhatian pada terjaminnya hak-hak
pekerja. Seharusnya, kata Willy, tidak ada yang perlu dipertentangkan antara RUU
Cipta Kerja dan hak pekerja. "Itulah yang saat ini masih dinventarisasi tim dari
Fraksi Partai NasDem agar bisa ditemukan formula yang on the track sesuai tujuan,
yakni investasi dan lapangan kerja, tapi tetap menjunjung prinsip keadilan dan
perlindungan," paparnya.
Di tempat berbeda, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melalui
Lokakarya RUU Cipta Kerja serta RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan di Jakarta,
kemarin, memberikan sejumlah catatan bagi Presiden Joko Widodo soal omnibus
law. Jubir Apeksi sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota
Bogor, Bima Arya Sugiarto, khawatir dengan pengurangan kewenangan pemerintah
daerah.
"Jadi seolah-olah ada arus resentra-lisasi. Kembali ke pusat," kata Bima.
Kedua, lanjutnya, ada kekhawatiran dari kepala daerah atas hilangnya kendali
daerah dalam melakukan pengawasan pembangunan berwawasan lingkungan.
"Catatan kita yang ketiga ialah bahwa pembahasan seolah terlalu cepat dan sifatnya
tidak partisipatif," ujarnya.
Page 165 of 192.
