Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 163
Diketahui, para pekerja yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Indonesia
(SGBBI) menyerukan aksi mogok kerja sejak Jumat, (21/2/2020)
"Kami harap pihak DGBBBI PT AFI dapat mengikuti anjuran yang diberikan oleh
mediator," ungkap Simon.
Lebih lanjut, Simon menjawab sejumlah poin tuntutan yang diajukan SGBBI dalam
bipartit. Selengkapnya, berikut klarifikasi yang disampaikan PT AFI.
1. Upah Pekerja
Salah satu tuntutan krusial yang diajukan oleh SGBBI yakni mengenai sistem
pengupahan. Pada awalnya, SGBBI meminta agenda pembahasan kenaikan upah
sebesar 15 persen dari sales tahun 2018 pada tahun 2019. Besaran upah yang
diminta sebesar Rp 11.623.616.
Namun setelah perundingan bipartit berjalan lima kali, PT AFI menawarkan formula
lain yakni dengan kenaikan upah senilai Rp 8.031.668 lantaran tidak bisa memenuhi
besaran upah rapelan yang dituntutkan. Tawaran inipun tidak berujung pada
penyelesaian.
"Tidak terjadi kesepakatan dalam proses bipartit maupun mediasi. Pihak mediator
sudah mengeluarkan anjuran tertulis. Bagi pihak yang tidak setuju bisa mengajukan
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial," ucap Simon.
2. Tuduhan Eksploitasi Wanita Hamil
Selain sistem pengupahan, PT AFI juga diduga melakukan tindakan eksploitasi
kepada pekerja wanita hamil. Disebut-sebut banyak pekerja yang mengalami
keguguran karena porsi kerja yang berat.
Terkait hal ini, Simon menerangkan pihaknya telah mematuhi aturan mengenai
keselamatan kerja seperti yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) UU 13/2003.
"Kami memiliki tim medis yang bertugas di dalam operasional. Mereka secara rutin
memberikan cek medis secara berkala termasuk bag rekan pekerja yang sedang
mengandung untuk tidak melakukan pekerjaan berat, terutama saat shift malam,"
kata Simon.
Lebih lanjut kata Simon, PT AFI juga melakukan verifikasi kepada pekerja yang
mengalami keguguran melalui pengecekan surat dokter.
"Tidak pernah ada diagnosa yang menerangkan pekerja keguguran karena
melakukan pekerjaan terlalu berat," lanjutnya.
3. Klaim Mogok Kerja Tidak Sah
Dalam keterangan selanjutnya, PT AFI pun mengonfirmasi soal klaim aksi mogok
kerja karyawan tidak sah.
Page 162 of 192.
