Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020

Menanggapi keluhan tersebut, Legal Corporate Alpen Food Industry Simon Audry
Halomoan mengklaim pihaknya telah melakukan PHK sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Ia mengacu pada pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003.

Pada pasal 6 ayat 1 menyebut mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah
dikualifikasikan sebagai mangkir. Ini berbanding terbalik dengan klaim buruh yang
menyatakan mogok mereka dilakukan secara sah.

Lebih lanjut, pasal 6 ayat 2 menyebutkan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi
pelaku mogok secara tidak sah dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam
tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

Lalu, pasal 6 ayat 3 mengatakan pekerja yang tidak memenuhi panggilan tersebut,
maka dianggap mengundurkan diri. "Kami dalam hal PHK selalu mengikuti prosedur
yang berlaku," katanya..

Berdasarkan surat PHK karyawan yang diterima CNNIndonesia.com , tertulis jika
perusahaan telah berupaya memanggil buruh untuk kembali melalui surat tertulis
pada 21 dan 25 Februari 2020. Namun, Sarinah mengklaim belum semua buruh
korban PHK mendapat suratnya.

Dalam surat PHK tersebut juga diberitahukan bahwa tindakan buruh dikualifikasikan
sebagai mangkir karena tetap menjalankan aksi mogok pada tanggal pemanggilan
kerja. Karenanya, buruh dianggap mengundurkan diri dari perusahaan. Alpen Food
Industry menyatakan hubungan kerja dengan buruh berakhir sejak 29 Februari
2020.

"Bagi kami, mogok kerja yang dilakukan SGBBI (Serikat Gerakan Buruh Bumi
Indonesia Alpen Food Industry) dikualifikasikan sebagai mogok kerja tidak sah,"
tandas Simon.

(ulf/bir).

Page 157 of 192.