Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 157
Pertama , pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun pekerja telah
meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari
kerja.
Kedua , perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang
dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.
Sarinah menjelaskan pihak buruh dan manajemen AICE telah mengadakan
perundingan enam kali, salah satunya difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Lima perundingan tersebut tidak pernah menemui kesepakatan, tetapi
berhasil menghasilkan lima risalah perundingan.
Sayangnya, tak ada satu risalah pun yang berisikan frasa 'mengalami jalan buntu'
sebagaimana disyaratkan dalam aturan. Ia bilang yang tercantum hanyalah
pernyataan 'tidak ada kesepakatan'.
Fakta tidak tertulis frasa 'mengalami jalan buntu' disebut Sarinah sebagai alasan
perusahaan yang berbasis di Singapura itu mengklaim mogok buruh tidak sah.
Namun, Sarinah mengatakan justru perusahaan sendiri yang bersikeras tidak mau
menulis frasa 'mengalami jalan buntu'.
"Itu sudah biasa, pengusaha pada umumnya tidak mau menulis buntu. Mereka
selalu bersedia berunding, bahkan bisa sampai puluhan kali tapi tidak mau bikin
risalah ada kata 'buntu' atau ' deadlock '," jelasnya.
Menurutnya, tafsir 'mengalami jalan buntu' dalam aturan tersebut tak mengartikan
wajib tertera tulisan 'mengalami jalan buntu' dalam risalah perundingan. Namun,
lebih kepada kondisi tak terjadi kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.
"Menurut kami tafsiran 'mengalami jalan buntu' ini bukan tafsiran harus ditulis
mengalami jalan buntu, tetapi kondisinya," katanya.
Ia menyatakan serikat pekerja akan menempuh upaya non litigasi (di luar
pengadilan) guna menuntut hak mereka. Bersama buruh lainnya, ia mengaku akan
terus menyerukan kampanye boikot AICE. Mereka juga telah meminta bantuan dari
serikat buruh dari negara tetangga, Filipina.
"Kami tidak mau pesangon, kami maunya bekerja kembali dengan kondisi kerja
yang sesuai dengan undang -undang," imbuh dia.
Untuk diketahui, selisih hubungan industrial antara perusahaan dan buruh sudah
berlangsung sejak 2017. Perselisihan keduanya bahkan sempat menjadi buah bibir
di media sosial.
Buruh mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku. Mulai dari penurunan upah, pekerja
kesulitan mengambil cuti, perempuan hamil bekerja hingga malam hari, bonus
dibayarkan dengan cek kosong, pelanggaran hak buruh kontrak, dan lainnya.
Page 156 of 192.
