Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 179
UMP 2022 MULAI DIBAHAS, DISNAKER LAMPUNG LIBATKAN PAKAR EKONOMI
HINGGA SERIKAT BURUH
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, bersama
dengan dewan pengupahan mulai melakukan pembahasan terkait dengan Upah Minimum
Provinsi (UMP) yang akan diterapkan pada tahun 2022 mendatang.
"Kami sudah rapatkan dengan dewan pengupahan. Didalam rapat itu kita akan membahas dan
menentukan formula didalam menetapkan UMP 2022 mendatang," kata Kepala Disnaker Provinsi
Lampung Agus Nompitu saat dimintai keterangan, Rabu (10/11/2021).
Agus mengatakan, jika sampai saat ini pihaknya belum menerima surat edaran (SE) dari
Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun
2022 mendatang.
"Surat edaran dari kementerian sampai saat ini belum kami terima. Namun saya kira dalam waktu
dekat akan keluar. Namun sambil menunggu kami sudah mempersiapkan jadi nanti tinggal
disesuaikan," kata dia.
Ia mengatakan, jika pihaknya sudah menerima SE dari Kementerian Ketenagakerjaan maka akan
segera dilakukan pembahasan dalam menentukan UMP yang akan dijadikan acuan oleh
kabupaten/kota untuk menentukan UMK.
"Karena setelah penetapan UMP maka ini akan menjadi rujukan kabupaten/kota dalam
menentukan UMK. Masukan dari para buruh juga kami tampung dan nanti akan dilakukan
pembahasan," katanya.
Ia melanjutkan, indikator dari penetapan adanya kenaikan atau tidak terhadap UMP 2022 di
Lampung ialah dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga aspek tenaga kerja yang
ada di Lampung.
"Tentu kita pertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi yang kondisinya membaik dan tingkat
inflasi. Bisa saja UMP 2022 naik, namun nanti berdasarkan hasil kajian jika kita pandang rasional
untuk naik maka naik," kata dia.
Dalam menentukan UMP pihaknya juga akan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari akademisi,
pakar ekonomi, serikat buruh, Apindo, BPS hingga satuan kerja lainnya yang erat kaitannya
dengan buruh.
"Namun segala sesuatu kita tentukan dari hasil rapat karena hasil rapat yang terdiri dari berbagai
unsur. Juga ada satker lain yang terkait dengan sisi ketenagakerjaan seperti Disperindag hingga
DKP," kata dia. (*)
178
