Page 186 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 186
Menurut Salim,. kezaliman dan ketidakadilan diperlihatkan secara nyata di era Rezim Jokowi. Hal
ini bisa dilihat dari BuzzerRp pendukung rezim yang sudah dilaporkan berkali-kali ke polisi tetapi
tidak ada tindak lanjutnya.
Sementara pihak-pihak yang mengkritisi rezim, langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Dengan
tuduhan ujaran kebencian dan melanggar UU ITE, pihak -pihak yang bersebrangan dengan
pemerintah langsung ditahan dan dipenjara, seperti yang dialami Syahganda Nainggolan, Jum-
hur Hidayat, Munarman dan lainnya.
Korupsi
Selain itu, sambung Salim, kasus korupsi sudah menjadi kebiasaan para elit di negeri ini.
Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa pemberantasan korupsi hancur
di tangan pemerintahan Presiden Jokowl. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan
pemberantasan korupsi di Indonesia mulai mandek, di antaranya, kinerja Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang mengendur.
"Dari kasus Harun Masiku sampai bisnis PCR tidak jelas penyelesainnya," katanya.
la juga salut komunitas emak-emak yang akan berunjuk rasa pada 10 November 2021. "Militansi
dan jiwa revolusioner emak-emak tidak diragukan lagi," ungkapnya.
Ribuan Buruh
Sementara itu, Presiden KSPI, Said lqbal mengatakan lebih dari 10 ribu buruh akan turun ke
jalan pada 10 November 2021. "KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 26 provinsi, lebih
dari 150 kabupaten kota, melibatkan lebih dari 10 ribu buruh dari 1.000 pabrik pada 10 november
2021 secara serempak," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (3/11/2021).
Rencananya aksi tersebut akan dilaksanakan sejak pukul 10 pagi hingga selesai dengan titik aksi
pada kantor Gubernur, kantor Walikota atau Bupati, dan Kantor DPRD di wilayah yang menggelar
aksi tersebut.
Said menyebut tuntutan akan membawa empat hal. Pertama, naikkan Upah Minimum Provinsi
dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota sebesar 7-10 persen.
Kedua, berlakukan upah minimum sektoral UMSK 2021 dan 2022. Ketiga, cabut Omni; bus Law
Undang-undang Cipta Kerja. Dan keempat berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa
Omnibus Law.
185
