Page 189 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Buruh yang tergabung ke dalam berbagai serikat dan aliansi di Kota Cimahi itu sempat melakukan
blokade jalan di depan kantor wali kota. Akibatnya banyak pengendara yang akan melintas di
jalur tersebut harus memutar balik.

"Kami datang untuk meminta kebijakan khusus agar Plt Wali Kota Cimahi melaksanakan
keinginan buruh, terkait penetapan UMK tahun 2022," ucap Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Edi
Suherdi di sela-sela aksi.

Dikatakannya, buruh di Kota Cimahi menginginkan upah tahun 2022 naik 10% dibandingkan
tahun 2021. Sebab besaran UMK di Kota Cimahi tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 3.241.929
dinilai masih sangat minim.

Peluang kenaikan UMK tahun depan seperti keinginan buruh sebesar 10% dinilai sangat berat.
Jika melihat skema penghitungan upah yang digunakan pemerintah tahun ini. Apalagi jika
acuannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan amanat UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Kekhawatiran buruh jika penghitungan UMK mengacu kepada aturan itu bisa jadi berat, untuk
berhatap naik 10%, karena bisa saja tidak naik. Makanya kami ingin ada kebijakam khusus dari
wali kota dalam penghitungannya," kata dia.

Sebelumnya, lanjut Edi, penghitungan skema upah selalu menggunakan PP Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan. Namun sejak ada UU Cipta Kerja, PP tersebut tidak berlaku lagi sebab
kini sudah ada penggantinya yakni PP Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut, penghitungan UMK akan mengacu pada Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) atau laju inflasi. Kondisi itulah yang membuat buru ragu upah tahun 2022 naik. Oleh
karenanya, buruh meminta Plt Wali Kota Cimahi untuk mengabaikan PP Nomor 36.

"Jadi kami minta Plt untuk mengedepankan kearifan lokal, tidak memakai PP 36. Kita minta upah
naik sebesar 10% dan itu bisa terjadi jika ada keberpihakan Plt Wali Kota ke buruh di Cimahi,"
harapnya.

(msd).

188