Page 276 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 276
Ringkasan
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022
DKI Jakarta pada Rabu (10/11). Dalam kesempatan tersebut, para buruh yang melakukan aksi
di Balai Kota DKI, meminta kenaikan UMP dan upah minimum sektoral kota (UMSK) sekitar 10
persen. "Hari ini aksi dari afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, yang
mana ada 10 serikat pekerja yang tergabung di KSPI. Hari ini aksi kita menuntut kenaikan UMP
2022 sebesar 7 hingga 10 persen, artinya negosiasi di situ antara tujuh sampai 10 persen," kata
Winarso Ketua KSPI DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
MASSA BURUH TUNTUT ANIES SEGERA PUTUSKAN UMP 2022
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta pada Rabu (10/11). Dalam kesempatan tersebut,
para buruh yang melakukan aksi di Balai Kota DKI, meminta kenaikan UMP dan upah minimum
sektoral kota (UMSK) sekitar 10 persen.
"Hari ini aksi dari afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, yang mana
ada 10 serikat pekerja yang tergabung di KSPI. Hari ini aksi kita menuntut kenaikan UMP 2022
sebesar 7 hingga 10 persen, artinya negosiasi di situ antara tujuh sampai 10 persen," kata
Winarso Ketua KSPI DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
Menurutnya, angka tujuh hingga 10 persen itu muncul setelah dilakukan kalkulasi kebutuhan
hidup layak (KHL) dari pekerja di tahun 2022. Ia mengatakan survei yang dilakukannya secara
internal, kenaikan kata dia, seharusnya menjadi Rp 5.305.000.
"Akan tetapi kami juga melihat kesulitan dari pengusaha di masa pandemi maka ada angka
negosiasi di situ antara tujuh sampai 10 menjadi sekitar Rp 4,8 juta," jelasnya.
Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, dikatakan dia, dituntut serikat
pekerja untuk memutuskan UMP 2022. Utamanya, sesuai dengan tuntutan para pekerja.
"Kita juga meminta agar gubernur (Anies) itu tidak terintimidasi dan terintervensi Kemendagri
yang memang menekan bahkan ada sanksi jika melanggar apa yang diinstruksikan Kemendagri,"
jelasnya.
Berdasarkan pantauan Republika.co.id di lokasi, aksi unjuk rasa di Balai Kota itu hanya dihadiri
puluhan orang. Meski demikian, kendaraan bermotor para demonstran memadati sekitar jalur
pedestrian di depan Balai Kota. Meski ada demonstrasi serupa dari KSPI di Monas, tuntutan
mereka tak ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI, sebaliknya mereka menyasar
Kemendagri. Jelang siang hari, jumlah demonstran di sekitar Patung Kuda, Monas, selalu
bertambah. Diperkirakan ratusan orang setidaknya berkumpul di sana.
"Aksi hari ini serentak di semua wilayah provinsi dan kab/kota. Afiliasi KSPI menuntut hal yang
sama. Ada UMP dan upah di atas UMP karena upah sektoral kan sudah dihapus tidak boleh,
sesuai regulasi, maka kita menuntut ada upah di atas UMP," kata Winarso.
Sebelumnya, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta, Winarso,
mengatakan, pihaknya berencana kembali melakukan aksi unjuk rasa bersama Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada 10 November, di Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI
Jakarta. Aksi pada Hari Pahlawan itu, kata dia, masih akan menuntut hal yang sama, perbaikan
nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022.
275