Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 301
Aulia menambahkan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan semakin jelas menunjukkan
bahwa UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya merupakan produk perundangan yang telah
gagal untuk mensejahterakan rakyat terutama kaum buruh di Indonesia.
Menurutnya mekanisme penetapan upah tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin.
Namun dengan lahirnya Omnibus Law, sudah mendegradasi upah buruh, bahkan buruh
dihilangkan hak berunding tentang upah "Terdapat 6 parameter yang digunakan dalam
menentukan besaran UMK tahun 2022 parameternya banyak tapi bukan berarti angka yang
didapat akan menjadi besar namun angkanya semakin mengerucut (piramida terbalik)," katanya.
Aulia menambahkan jika dari pengusaha terus menggaungkan keinginan agar tidak ada kenaikan
upah di tahun 2022 dengan alasan pemulihan ekonomi, terus bagaimana dengan nasib buruh
untuk memulihkan ekonominya.
Pihaknya pun akan terus mencoba bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo untuk membahas
persoalan pengupahan buruh.
Ia bersama buruh akan melakukan aksi-aksi selanjutnya jika tidak ada tanggapan dari
pemerintah atas usulan yang diberikan kaum buruh.
300
