Page 323 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Mereka menyoroti nasib buruh yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sebagian besar dari
buruh ada yang mengalami pemotongan gaji. Namun, upah tahun ini malah tidak dinaikkan sama
sekali.

"Banyak kawan-kawan kita yang menderita karena pandemi ini," kata salah seorang perwakilan
buruh, Rintang Berutu, kepada wartawan. Senin.

Bagi mereka, tuntutan untuk menaikkan upah sebesar 10 persen itu sudah sangat wajar, karena
tahun ini tidak ada kenaikan upah. Alasan lain, karena ekonomi Indonesia, termasuk Sumut dan
Medan, juga mulai membaik. Inflasi juga cukup terkendali, sehingga kenaikan upah yang
mungkin diterapkan. Mereka mendesak Pemkot Medan untuk mengawal pembahasan penetapan
UMP maupun UMK 2022 di Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pemerintah,
asosiasi pengusaha, dan serikat buruh/pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, para buruh menilai, Hannalore sudah tidak
profesional menjalankan tugasnya. "Tanpa alasan yang jelas. Kadis makin memperkecil
keterlibatan serikat pekerja di Dewan Pengupahan Daerah, yang sebelumnya berjumlah 40 orang
menjadi 28 orang," kata Rintang.

Mereka mencium ada indikasi nepotisme yang dilakukan Hanna dalam menetapkan anggota
dewan pengupahan tersebut.
Para pengunjuk rasa ini kemudian ditemui oleh Asisten Perintahan Kota Medan, Sofyan dan
Hannalore sendiri.

Hanna mengatakan, sampai saat ini pembahasan upah di dewan pengupahan masih dalam
proses, karena ketentuan dari pemerintah pusat juga belum diterima. "Itu harus ada petunjuk
dari Kementerian," kata Hanna.

Menurut Hanna, pihaknya masih tetap akan menunggu ketentuan dari pemerintah pusat, serta
besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk memenuhi tuntutan kenaikan 10 persen dari para
pekerja itu. Di sisi lain, UMP Sumut sampai saat ini belum dibahas dan ditetapkan, sehingga
dewan pengupahan tingkat kota juga belum berani melakukan pembahasan. Salah satu
mekanismenya adalah, UMK tidak boleh kurang dari UMP. "Sementara UMP belum dibahas," kata
Hanna.
Hanna pun enggan menjawab tuntutan buruh agar Wali Kota Medan mencopot jabatannya.
"Yang pasti kami tetap mematuhi ketentuan," kata Hanna.(kps)

322