Page 318 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 318
"Kami juga menuntut Gubernur Anies Baswedan berani memutuskan UMP di tahun 2022 sesuai
dengan tuntutan kami dan juga meminta agar Gubernur itu tidak terintimidasi dan terintervensi
Kemendagri," tutup Winarso.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang sebelumnya mengeluhkan kondisi perekonomian yang tidak pasti untuk menaikan
UMO.
Sehingga, menurut dia, tidak tepat apabila serikat buruh meminta kenaikan UMP secara
berlebihan.
"Dalam kondisi ketidakpastian ini sangat tidak elok jika teman-teman serikat buruh meminta
kenaikkan UMP secara berlebihan," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Senin (1/11/2021).
Sarman mengatakan, para pengusaha saat ini sedang memutar otak agar tetap bertahan di
kondisi perekonomian yang sulit di masa pandemi Covid-19.
"Teman-teman (buruh) harus mengerti akan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha saat ini,"
ucap dia.
Untuk itu, Sarman meminta semua pihak bisa menghormati proses format baru penghitungan
UMP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang
dinilai lebih akurat.
Dia juga berharap, berapapun keputusan yang akan diberikan harus dijalani oleh semua pihak
dan tanggungjawab bersama.
"Yang jelas bahwa UMP ini tanggungjawab bersama yang harus seimbang antara kemampuan
pelaku usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja setiap tahun," ucap dia.
Sarman juga meminta agar para buruh bisa bekerja sama dengan pengusaha untuk menciptakan
iklim ekonomi yang positif di DKI Jakarta.
Misalnya, dengan cara ikut ambil andil dalam pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga
pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik.
"Kita sangat yakin jika ekonomi semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah semakin naik
dan berkualitas maka UMP tahun yang akan datang akan mengalami kenaikan yang positif," ujar
Sarman.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar buruh tidak
menggelar aksi demonstrasi guna menuntut kenaikan UMP dan lebih mengedepankan dialog.
"Kita duduk bersama-sama, demo boleh tapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu
meja mencari solusi yang terbaik," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat kebijakan harus mendengar pendapat
dari berbagai pihak.
Pendapat buruh, kata dia, akan didengarkan sama seperti pendapat dari para pengusaha.
Sehingga diperlukan dialog bersama antara buruh dengan para pengusaha.
Dia meminta agar semua pihak, mulai dari buruh hingga pengusaha untuk menunggu keputusan
terbaik yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
317
