Page 313 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 313
TURUN KEJALAN, KSPI JATENG MINTA 4 HAL INI
Semarang : Jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Jawa Tengah mengelar aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur Provinsi
Jateng Jl Pahlawan Semarang pada (10/11/2021) siang.
Rangkaian aksi ini juga dilakukan secara nasional serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/
kota.
Ketua KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim menyebut dalam aksi ini buruh menuntut agar kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 dapat naik diatas 10 persen. Hal ini sesuai Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) dan belum termasuk kebutuhan lain-lain dimasa pandemi.
"Apalagi dimasa pandemic yang masih berlangsung dan tidak tahu kapan akan berakhir, buruh
harus mengeluarkan kebutuhan tambahan, seperti masker, handsanitizer, sabun cuci tangan, air
bersih dan kuota pulsa," katanya.
Kenaikan upah minimum dikhawatirkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode baru perhitungan upah minimum yang
mengacu pada PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan yang menggantikan PP Nomor 78/2015.
Aulia menyebutkan, jika regulasi lama, kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi
dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Adapun tahun ini, terdapat penambahan point' lain -
lain seperti adanya batas atas dan bawah upah minimum.
Batas atas didapat dari rata -rata konsumsi per kapita dikali rata-rata banyaknya anggota
keluarga dan dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.
"Sedangkan upah batas bawah adalah 50 persen dari upah batas atas. Kalau upah batas atas
lebih tinggi dari Upah minimum existing maka kemungkinan ada kenaikan. Namun apabila upah
batas atas lebih rendah dari upah minimun existing maka gubernur dilarang menaikan, maka
tidak ada kenaikan," ujarnya.
Tuntutan lain agar UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar dibatalkan. Menurutnya,
mekanisme pengupahan baru pada turunannya di PP Nomor 36 tahun 2021 mencopot hak- hak
berunding buruh dalam menentukan upah layak.
"Belum cukup sampai sini, pukulan selanjutnya dengan munculnya PP turunan mulai dari PP No
34 sampai PP 37 yang dikeluarkan secara bertubi-tubi, semakin mendegradasi hak yang didapat
oleh buruh," katanya dari keterangan tertulis.
Lebih jauh Ia memandang terdapat cacat hukum jika pemerintah tidak membatalkan UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Alasannya, objek hukum yang ada pada UU itu belum
memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Karena UU cipta kerja tahun 11 tahun 2020 atau omnibuslaw sedang bersengketa di Mahkamah
Konstitusi buruh sedang melakukan judisial review baik hukum yang tetap (inkracht) sebelum
mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak boleh dijalankan," imbuhnya.
Untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi dijadwalkan akna diumumkan pemerintah pada 20
November 2021 dan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) pada 30 Novemeber 2021.
312
