Page 308 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 308
Judul Polda lakukan pengamanan aksi buruh dekat DPRD Kalsel
Nama Media kalsel.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kalsel.antaranews.com/berita/293285/polda-lakukan-
pengamanan-aksi-buruh-dekat-dprd-kalsel
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-10 13:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pengamanan aksi
buruh atau pekerja yang berlangsung di dekat DPRD provinsi setempat di Jalan Lambung
Mangkurat Banjarmasin, Rabu (10/11) siang. Menerima pengunjukrasa dari aliansi serikat
pekerja Indonesia tersebut, Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang juga
membidangi ketenagakerjaan, Firman Yusi SP bersama perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi setempat.
POLDA LAKUKAN PENGAMANAN AKSI BURUH DEKAT DPRD KALSEL
Banjarmasin - Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan
pengamanan aksi buruh atau pekerja yang berlangsung di dekat DPRD provinsi setempat di Jalan
Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (10/11) siang.
Menerima pengunjukrasa dari aliansi serikat pekerja Indonesia tersebut, Sekretaris Komisi IV
Bidang Kesra DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan, Firman Yusi SP bersama
perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi setempat.
Unjuk rasa tersebut antara lain menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau upah minimum
regional (UMP/UMR) Tahun 2022 sebesar 10 persen, serta mengkritisi kembali Undang Undang
Cipta Kerja.
Menanggapi tuntutan kenaikan UMP/UMR 2022 tersebut, Sekretaris Komisi IV yang juga
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, pada prinsipnya mendukung.
Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi
ketenagakerjaan, Firman Yusi (baju hitam) didampingi polisi saat menemui pengunjukrasa
buruh/pekerja dekat Gedung Dewan provinsi tersebut di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin,
Rabu (10/11) siang. (Syamsuddin Hasan) Namun dia, tidak bisa memastikan apakah tuntutan
kenaikan UMP/UMR bisa naik, karena harus melalui mekanisme sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku.
307
