Page 311 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

INI PERTIMBANGAN KSPI MINTA KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 SEBESAR 7 –
10 PERSEN
RadarKotaNews, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menyampaikan alasan pihaknya meminta kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7-10
persen.

"Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi, di mana di tiap provinsi dilakukan
survei di 5 pasar tradisional dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7%-10%,"
kata Said Iqbal, Rabu (10/11/2021) Alasan KSPI menggunakan UU No 13 Tahun 2003, karena
saat ini buruh sedang menggugat UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. "Karena judicial review
UU Cipta Kerja belum incrah, maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang lama masih
berlaku," kata Said Iqbal.

"Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka kenaikan upah minimum adalah berkisar
6 persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL," lanjutnya.

KSPI berpendapat, post covid 19 maka daya beli atau purchasing power masyarakat dan buruh
harus dikembalikan seperti awal, dengan dinaikkan upah minimumnya minimal 7%. Hal ini
dilakukan agar konsumsi naik, sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi ikut naik.
Iqbal berpendapat, bagi perusahaan yang terdampak krisis ekonomi dan Covid 19, maka tidak
perlu menaikkan UMP atau UMK 2022 yang dibuktikan dengan audit laporan keuangan
perusahaan yang mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir yang diserahkan ke Disnaker dan
diumumkan ke buruh.

"Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan usulan buruh ini, maka akan ada aksi
yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus," tegas Said Iqbal Disampaikan Said Iqbal,
hari ini tanggal 10 November terkonfirmasi ribuan buruh melakukan aksi di 20 provinsi dan
melibatkan 1000 pabrik. Adapun tuntutannya adalah naikan UMK 2022 sebesar 7%--10%,
berlakukan UMSK 2022, cabut omnibus law, dan PKB tanpa omnibus law. (fy/adr)

310