Page 317 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kita duduk bersama-sama, demo boleh
tapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja mencari solusi yang terbaik
positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kita akan carikan solusi terbaik bagi
kepentingan buruh, prinsipnya semua harus baik semua harus hepi, harus senang. Semua juga
harus memahami bahwa sekarang kan kita sedang dalam masa pandemi Covid-19

negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Sekarang kan memang karena
pandemi Covid-19 jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa pada 2022, idealnya upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta naik jadi Rp 5,3 juta. Hal itu disampaikan dalam unjuk rasa
yang digelar oleh KSPI di Balai Kota, bersama dengan sejumlah serikat pekerja lain pada hari ini.
"Angka itu muncul karena memang sudah kami kalkulasi tentang proyeksi kebutuhan hidup
pokok dari pekerja di tahun 2022, (kenaikan UMP DKI) sebesar 10 persen," jelas Ketua KSPI DKI
Jakarta, Winarso, kepada Kompas.com di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu
(10/11/2021).

MINTA UMP JAKARTA 2022 NAIK JADI RP 4,8 JUTA, KSPI: IDEALNYA RP 5,3 JUTA

JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa pada 2022, idealnya
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta naik jadi Rp 5,3 juta.

Hal itu disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar oleh KSPI di Balai Kota, bersama dengan
sejumlah serikat pekerja lain pada hari ini.

"Angka itu muncul karena memang sudah kami kalkulasi tentang proyeksi kebutuhan hidup
pokok dari pekerja di tahun 2022, (kenaikan UMP DKI) sebesar 10 persen," jelas Ketua KSPI DKI
Jakarta, Winarso, kepada Kompas.com di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu
(10/11/2021).

"Menurut survei KHL (kebutuhan hidup layak) yang kami lakukan secara internal, seharusnya
kita punya kenaikan (UMP) menjadi Rp 5.305.000," lanjutnya.

Winarso menyebut bahwa kesejahteraan kalangan pekerja telah terpukul oleh dua hal, yakni
pandemi Covid-19 dan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah.

Upah sektoral, misalnya, kini sudah ditiadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari
2021 sebagai bagian dari aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

"Parahnya, bahkan di DKI Jakarta banyak yang memberlakukan UMP lebih dari 1 tahun. Bahkan
sampai 5 tahun mereka masih UMP, sudah punya istri, anak, keluarga, upahnya masih UMP,"
ungkap Winarso.
Namun demikian, Winarso mengaku bahwa serikat pekerja juga mempertimbangkan keadaan
dunia usaha yang belum pulih benar akibat pandemi Covid-19.

Sehingga, KSPI memberi batas bawah negosiasi kenaikan UMP DKI 2022 di angka 7 persen, alias
kenaikan menjadi sekitar Rp 4,8 juta.

316