Page 342 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 342
Sekretaris KSPI Provinsi Jawa Timur Jazuli menegaskan, buruh menolak Omnibus Law (UU
Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja). Buruh mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan judicial review yang diajukan.
Menurut Jazuli, buruh juga menolak pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) di dalam
perusahaan tanpa menggunakan Omnibus Law (UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja).
”Kemudian tetap berlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2022 di Jawa
Timur,” tegas Jazuli.
Selain tiga isu nasional tersebut, khusus di Jawa Timur KSPI juga mendesak Gubernur Khofifah
Indar Parawansa untuk menetapkan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Mojokerto 2021.
Mereka juga menuntut Khofifah untuk mewujudkan upah layak dan berkeadilan di Jawa Timur.
”Menuntut untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2022 Rp 3,4 juta.
Angka itu didapat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan parameter
pengali kenaikan UMP Jawa Timur 2022,” terang Jazuli.
Buruh juga meminta gubernur harus mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur khususnya bidang pengawas ketenagakerjaan. Selain isu ketenagakerjaan,
buruh juga turut bersolidasitas terhadap kesejahteraan nelayan dengan turut menyuarakan
penolakan terhadap PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Pasalnya, lanjut Jazuli, PP 85/2021 tersebut sangat merugikan masyarakat, pelaku dan pekerja
bidang kelautan dan industri perikanan. Nelayan tradisional mengklaim kesulitan dengan besaran
tarif PNBP pada jenis kapal ikan dengan kapasitas antara 5 Gross Ton (GT) hingga 1.000 GT.
”Belum lagi perpanjangan perizinan dan dokumen kapal di sejumlah instansi masih terkesan
lamban,” imbuh Jazuli.
Karena sebelumnya, kapal jenis 5 GT hingga 1.000 GT, biasa dikenakan PNBP bervariasi minimal
sekitar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per tahun. Untuk itu, Jazuli menyebut kaum buruh juga
menyuarakan penolakan PP No 85 Tahun 2021 tersebut.
”Karena memberatkan dan merugikan masyarakat kecil hingga nelayan teradisional,” ujar Jazuli.
341
