Page 366 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Ditegaskan Panca, selama ini SPSI sebagai dewan pengupahan tidak bisa berbuat banyak untuk
mendorong kesejahteraan pekerja melalui UMP. Sebab, banyak kebijakan ataupun aturan
pemerintah, yang menghalangi aspirasi dari SPSI. Seperti kenaikan UMP itu hanya dilihat dari
pertumbuhan ekonomi dan inflasi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara kondisi
sebenarnya yang dialami oleh pekerja melalui SPSI tidak menjadi acuan pemerintah untuk
menaikan kesejehteraan pekerja.

"Kita sudah beberapa kali rapat, tapi apa dampaknya, kalau yang kita sarankan tidak ditoleransi.
Ini akibat peraturan yang tidak pro dengan pekerja," ungkap Panca.

'Menurut Panca, SPSI Bengkulu telah mencatat, masih banyak perusahaan di Bengkulu yang
belum membayarkan upah sesuai UMP. Laporan yang diberikan SPSI juga banyak tidak
ditindaklanjuti. Baik ke aparat penegak hukum maupun ke pemerintah.

"Laporan hanya laporan, tidak banyak digubris. Padahal masih banyak pekerja dibayar dibawah
UMP" tutumya.
Tidak hanya itu, menurut Panca, persoalan pekerja yang banyak diberikan sanksi oleh
perusahaan, juga banyak diterima laporan ke SPSI. Sanksi yang diberikan kepada pekerja,
terkadang dilakukan hanya sepihak.

"Rata-rata itu banyak sanksi itu hanya untuk pekerja. Tapi kita lihat sampai sekarang,
perusahaan tidak pernah mendapatkan sanksi. Hal-hal kecil pekerja yang banyak disalahkan''
tuturnya.

Contoh-contoh persoalan tersebut, menurut Panca, harus diketahui langsung oleh pemerintah.
Termasuk menjadi pertimbangan. untuk bisa menaikkan kesejahteraan pekerja. Bahkan selama
ini, rapat antara SPSI dengan perusahaan, pemerintah dan pekerja itu tidak pernah dilakukan.

"Maka penting untuk dilakukan evaluasi. Hak pekerja itu juga penting untuk disuarakan, dengan
caracara duduk bersama membahasmasalah yangtimbul" ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Bengkulu, Edwar Happy mengatakan, untuk UMP Bengkulu tahun 2022, pihaknya masih
menunggu acuan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Acuan itu terkait data dari BPS yang diserahkan ke Kemenaker. Kalau acuan itu sudah ada, baru
Kemenaker nanti menyerahkan kepada kita (provinsi), terang Edwar. Nilai UMP itu, menurut
Edwar akan ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi. Data tersebut
berasal dari BPS, sebagai acuan Kemenaker. Targetnya, sebelum tanggal 21 November
mendatang, UMP sudah bisa ditetapkan.

"Karena Peraturan Pemerintah (PP) soal UMP itu tanggal 21 November sudah harus ditetapkan,'
tambahnya.

Untuk proyeksi naik ataupun turun UMP tersebut, Edwar belum bisa memprediksi, Karena
nilainya itu tergantung dari petujuk pemerintah pusat.

"Kita belum bisa menebak naik ataupun turun. Karena ada rumusan dalam menghitung UMP"
tutur Edwar.

Disisi lain, Untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK), nantinya akan ditetapkan setelah UMP telah
dikeluarkan. Edwar menegakan, UMK bisa dirubah, ketika UMK tersebut akan dilakukan
kenaikan. Jika UMK turun, maka upah pekerja dari kabupaten itu harus mengikuti UMP.

"Kita tetapkan UMP dulu, baru nanti UMK;' tutupnya. (51)

365