Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JUNI 2020
P. 10
Title PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA BERPOTENSI TIMBULKAN MASALAH DI KALTENG
Media Name antaranews.com
Pub. Date 05 Juni 2020
https://www.antaranews.com/berita/1535368/pelaksanaan-uu-cipta-kerja-b erpotensi-
Page/URL
timbulkan-masalah-di-kalteng
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengah Suhaemi melihat rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta
Kerja yang sedang dibahas pemerintah pusat dengan DPR RI, berpotensi
menimbulkan masalah apabila diterapkan di wilayah setempat. Potensi bermasalah
itu karena dari luas keseluruhan wilayah Kalteng, sekitar 70 persen masuk dalam
kawasan hutan, kata Suhaemi saat mengikuti reses Ketua Komite I DPD RI Agustin
Teras Narang melalui daring (dalam jaringan) di Palangka Raya, Kamis.
"Bukan hanya dapat menimbulkan masalah jika diterapkan di Kalteng, tapi kami
melihat RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu juga dapat merugikan masyarakat," kata
dia. Kerugian bagi masyarakat itu bisa dilihat dari, lanjut dia, tidak ada lagi
kewajiban perusahaan perkebunan menyediakan kebun seluas 20 persen dari luas
lahan yang diusahakan untuk diberikan kepada masyarakat.
"Kami melihat, kalimatnya sekarang ini perusahaan hanya wajib memfasilitasi
perkebunan masyarakat. Kalimat ini sebenarnya berisiko," kata Suhaemi.
Keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu juga membuat seluruh pemberian izin
menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bahkan, sektor pertambangan dan
perkebunan yang selama ini ditangani pemerintah daerah, diambil alih oleh
pemerintah pusat. Dia mengatakan dalam reses Ketua Komite I DPD RI ini, apabila
diperkenankan, ingin menyampaikan saran kepada pemerintah pusat terkait
perizinan. Di mana perlu dibuat aplikasi perizinan berbasis elektronik.
"Aplikasi itu terintegrasi dari tingkat pusat dan provinsi hingga kabupaten/kota se-
Indonesia. Ini beberapa pandangan dan saran kami terkait RUU Omnibus Law Cipta
Kerja," demikian Suhaemi.
Kegiatan reses Teras Narang melalui daring tersebut fokus mengangkat topik
inventarisasi materi RUU Omnibus Law CIPTA Kerja dan dalam reses via daring itu
diikuti Kepala Disnakertrans Kalteng, Dinas ESDM Kaltreng, Dinas Perkebunan
Kalteng, DPMPTSP Kalteng, para pengusaha perkebunan, pertambangan dan
lainnya.*
Page 9 of 80.
