Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JUNI 2020

Title DPD RI LANJUTKAN PEMBAHASAN DIM RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name jpnn.com
Pub. Date 04 Juni 2020
https://www.jpnn.com/news/dpd-ri-lanjutkan-pembahasan-dim-ruu-omnibus- law-cipta-
Page/URL
kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah
terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Ruang
Rapat Baleg DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (4/6).

Dalam Rapat tersebut, DPD RI meminta pemerintah untuk dapat memberikan
jaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mendapatkan
ruang berusaha. Termasuk memberikan alokasi khusus dari APBN (mandatory
spending) untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

DPD RI ingin hal tersebut dinormakan ke dalam RUU Cipta Kerja yang diusulkan
pemerintah. Menurut Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, yang mewakili
DPD RI bersama Wakil Ketua PPUU DPD RI Asyera Respati A Wulandero dalam
rapat tersebut, mandatory spending merupakan alokasi khusus dari APBN untuk
mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, dengan adanya mandatory spending ini, UMKM-UMKM di daerah dapat
memiliki ruang usaha dan tumbuh menjadi salah satu pilar perekonomian di daerah
ataupun di skala nasional.

"Salah satu cara agar UMKM mendapatkan jaminan dalam ruang usaha adalah
melalui mandatory spending. Pemerintah perlu memberikan mandatory spending
untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana mandatory spending
yang ditetapkan untuk bidang kesehatan dan pendidikan," ucapnya.

Menurut Novita, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI di tahun 2017,
UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena
UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku
usaha di Indonesia.

Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan Usaha
Besar, dimana secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja

Page 75 of 80.