Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 25
bersifat elitis, sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat
yang mencederai semangat reformasi, celah korupsi melebar akibat mekanisme
pengawasan yang dipersempit, dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.
"Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa
legalisasi upah di bawah upah minimum, upah per jam, dan perluasan kerja
kontrak- outsourcing ," tegas Arip.
Tergabung dalam FRI sebanyak 40 organisasi masyarakat, seperti Konfederasi
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Pergerakan Pelaut Indonesia,
Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, LBH Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Kristen
Indonesia, YLBHI, ICEL, Walhi, Greenpeace, Kiara, dan Pusat Studi Agraria (PSA)
IPB.
(asp/mae) omnibus law ruu cipta lapangan kerja ruu cilaka.
Page 24 of 80.
