Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 27

Title          DPR RAGU UU OMNIBUS LAW MEMIHAK TENAGA KERJA DALAM NEGERI
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      30 Januari 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4879033/dpr-ragu-uu-om nibus-law-
               Page/URL
                              memihak-tenaga-kerja-dalam-negeri
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Jakarta - Usai mendengar masukan para pengusaha dari Kamar Dagang Indonesia
               (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), DPR RI malah semakin
               meragukan Omnibus Law.

               Pasalnya, banyak capaian dunia usaha yang dipaparkan lewat investasi namun tak
               sejalan dengan penyerapan ketenagakerjaan di dalam negeri. Di mana, tingkat
               pengangguran masih terbilang cukup tinggi bahkan terus meningkat setiap
               tahunnya.

               Berdasarkan paparan Ketua Umum Kadin Rosan R. Roeslani sebelumnya, disebutkan
               bahwa sepanjang 2019 lalu terjadi peningkatan investasi akan tetapi lapangan kerja
               berkurang lantasan investasi yang masuk fokus pada sektor jasa sehingga
               penyerapan tenaga kerja kurang maksimal.

               Dari data yang dipaparkan Rosan, investasi di sektor jasa naik dari 39% di 2015
               menjadi 59% di 2019, sebaliknya investasi di industri pengolahan malah melemah
               dari 43% di 2015 menjadi 25% di 2019.

               Lantas, untuk mengatasi masalah itu, menurut Rosan, negara perlu lebih masif lagi
               menarik investasi baru. Hal itu memungkinkan, kata Rosan, bila seluruh hambatan
               terhadap investasi dapat dipangkas dalam Omnibus Law.

               "Ketika Omnibus Law ada nanti, kan diharapkan investasi masuk lebih deras lalu apa
               kaitannya dengan lapangan kerja kita? Jangan-jangan tenaga kerja nanti dibawa
               oleh investor luar juga? Kita harapkan Omnibus law ini sesuai harapan karena titik
               beratnya kita adalah masyarakat," ujar Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS
               Hidayatullah dalam Radat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi
               XI DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

               Hal yang sama juga dilontarkan oleh anggota komisi XI DPR RI lainnya.

               "Pernyataan bapak tadi adalah kita butuh investasi baru untuk mengatasi
               pengangguran yaitu dengan omnibus law. Apakah dengan omnibus law ini, investasi
               akan meningkat? Apakah pengangguran akan berkurang? Apakah defisit investasi
               akan turun," cecar Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun.



                                                       Page 26 of 80.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32