Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 36
Title DPR SEBUT OMNIBUS LAW TAK BERPIHAK PADA BURUH, INI PEMBELAAN SATGAS
Media Name detik.com
Pub. Date 30 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4879337/dpr-sebut-omni bus-law-tak-
Page/URL
berpihak-pada-buruh-ini-pembelaan-satgas
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sempat meragukan bahwa Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang kini tengah digodok pemerintah tak
berpihak pada tenaga kerja dalam negeri terutama buruh. Merespons hal tersebut,
Ketua Satgas Omnibus Law Rosan R Roeslani langsung angkat bicara.
Menurutnya, apa yang kini tengah disiapkan lewat beleid sapu jagad itu sebenarnya
tak memihak salah satu antara dunia usaha atau tenaga kerja saja. Melainkan,
justru hendak mencari jalan tengah bagi keduanya agar sama-sama tumbuh maju.
"Tadi saya sampaikan ke DPR, jangan itu dipisahkan, oh ini untuk kepentingan
pengusaha, oh ini kepentingan buruh, kepentingannya sama, tujuannya satu kok,
untuk meningkatkan kesejahteraan bersama," ujar Rosan ditemui usai menghadiri
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis
(30/1/2020).
Menurut Rosan, banyak juga pengusaha yang berteriak menyampaikan
ketidaksepakatannya terhadap RUU ini. Lantaran, ada beberapa pasal yang dirasa
cukup memberatkan dunia usaha seperti pembatasan terhadap investasi dan jenis
usaha yang dapat dimasuki oleh investor asing.
"Pengusaha pun banyak yang protes. Jangan salah misalnya pada saat pembukaan
negative investment list, itu kan lebih dipermudah, itu banyak juga pengusaha yang
protes, jangan dibuka dong, tapi kan kita gabisa mengedepankan ego sektoral
masing-masing," ungkapnya.
Saat ini, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 Indonesia
selama ini dinilai cukup restriktif terhadap investasi asing. Di mana, investasi dan
jenis usaha yang boleh dimasuki investor asing dibatasi hingga 515 bidang usaha
saja.
Padahal, di negara Asean lainnya, jumlah bidang usaha yang dibatasi tidak lebih dari
44 bidang usaha. Singapura hanya mengatur 4 bidang usaha, Malaysia sekitar 30
bidang usaha, Thailand 44 bidang usaha, Filipina 43 bidang usaha sedangkan
Vietnam tidak mengatur sama sekali. (dna/dna)
Page 35 of 80.
