Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 80
peraturan yang merugikan pekerja itu adalah soal PHK.
Dalam Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan bahwa:
"Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja."
Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah itu
dirundingkan dengan serikat buruh, dan jika tak menemui kata sepakat juga, maka
itu diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial.
Pasal-pasal diubah dalam draf RUU Cilaka (PDF, hlm. 568). Pasal 151 ayat (1)
diubah menjadi sekadar: "Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Peran serikat dinihilkan. Ini dibuktikan dengan pasal selanjutnya yang menyebut jika
tak menemui kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat langsung menyelesaikan
masalah ini di PHI.
Kendati draf RUU Cilaka masih mengatur soal beberapa kompensasi yang harus
dibayar perusahaan kepada buruh yang terkena PHK, tapi jika dibanding UU
Ketenagakerjaan, maka jumlahnya lebih sedikit, bahkan ada yang dihapus sama
sekali..
Baca juga artikel terkait RUU CILAKA atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian
Thomas
(tirto.id - Ekonomi ) Reporter: Vincent Fabian Thomas Penulis: Vincent Fabian
Thomas Editor: Hendra Friana
Page 79 of 174.
