Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

Title RUU CIPTAKER SEBATAS UPAYA LIBERALISASI EKONOMI DARI PEMERINTAH
Media Name rmol.id
Pub. Date 20 Februari 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/02/20/422217/ruu-ciptaker-sebatas-up aya-liberalisasi-
Page/URL
ekonomi-dari-pemerintah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Omnibus Law Rancangan UU (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan
pemerintah ke DPR merupakan upaya liberalisasi ekonomi.

Soal Pasal Kontroversial RUU Ciptaker, Airlangga Bela Jokowi Jimly Asshiddiqie
Geram Diberitakan Terima Duit Terkait Omnibus Law Begitu kata Ketua Serikat
Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Elena Ekarahendy
saat jadi pembicara dalam diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) bertajuk "Pasal Petaka RUU Cilaka" di Kantor Walhi Jakarta Selatan, Kamis
(20/2).

"Ini adalah upaya liberalisasi ekonomi yang diongkosi dengan pelacuran ruang hidup
dan perbudakan modern. Liberalisasi ekonomi ini kelihatan jelas banget," ujarnya.

Elena Ekarahendy menguraikan bahwa RUU Ciptaker bukan hanya akan berdampak
atau dirasakan oleh pekerja buruh. Seluruh pekerja di perusahaan-perusahaan juga
akan mengalami dampak buruknya.

"Ini berdampak pada semua lini tenaga kerja. Kerja di pabrik, kerja di kampus
bekerja di NGO bekerja di ruang-ruang dingin ber-AC di Thamrin dan SCBD. Semua
pekerja ini akan mendapatkan Cilaka dari RUU ini," tegasnya.

Bukan tanpa alasan, Elena Ekarahendy mencatat banyak pasal yang akan
memberatkan para pekerja di Indonesia. Salah satunya, akan membuat para
pekerja bekerja secara temporer.

Artinya, para generasi penerus bangsa terancam tidak akan menjadi pekerja tetap di
sebuah perusahaan.

"Mereka akan mustahil akan menjadi pekerja tetap," jelas Elena Ekarahendy.

Tidak hanya itu, Elena Ekarahendy juga menganggap pernyataan pemerintah yang
menyebut omnibus law bertujuan agar pekerja di Indonesia siap menghadapi
ekonomi digital, sebatas omong kosong.

Page 80 of 174.