Page 114 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

KEMNAKER TEMUKAN MODUS OPERANDI PMI PROSEDURAL DAN NON
PROSEDURAL DI LOKASI ISOLASI CPMI BATAM
Pengawas Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3 bersama Tim Satgas Pelindungan PMI,
Ditjen Binapenta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inspeksi mendadak (sidak)
ke beberapa hotel yang menjadi tempat isolasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), di Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/8/2021).

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan
bersama Tim Satgas PMI Ditjen Binapenta dan PKK untuk melakukan Sidak di Batam.

Dalam Sidak tim gabungan yang dipimpin oleh Koordinator Norma Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, dan Kebebasan Berserikat, FX Watratan, menemukan 46 CPMI
yang ditampung di Hotel Penuin Batam, Hotel Redlink, dan De Merlion Hotel.

Di Hotel Penuin ditemukan 45 CPMI memiliki dokumen dan 1 CPMI tidak memiliki dokumen
lengkap.

Ke-46 CPMI yang seluruhnya perempuan tersebut diduga akan diberangkatkan bekerja ke
negara Singapura.

"Saat ini Tim masih mendalami dokumen yang dimiliki 45 CPMI tersebut," kata Direktur Binariksa
Kemnaker, Yuli Adiratna, Senin (16/8/2021).

Yuli Adiratna menjelaskan ke-45 CPMI tersebut diduga diberangkatkan oleh beberapa
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Salah satunya diduga dilakukan oleh PT CKS yang berlokasi di Malang, yang akan
memberangkatkan 13 CPMI ke Singapura.

"Menurut informasi, dokumennya ada, tapi kita akan dalami apakah sesuai regulasi atau tidak,"
lanjut Yuli Adiratna.
Dari hasil pengembangan sidak di Hotel Penuin, Batam, Kemnaker menduga modus operandi
yang dilakukan yakni dengan cara "mengoplos" (mencampur) CPMI prosedural (memiliki
dokumen) dengan nonprosedural (tak berdokumen).

Selanjutnya, Yuli Adiratna menegaskan pihaknya pun akan mendalami P3MI yang
bertanggungjawab menempatkan 45 CPMI yang dikarantina di beberapa hotel di kota Batam
dan satu CPMI yang diduga ditempatkan secara non procedural.

Yuli Adiratna menambahkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Pemda Kepri, Disnaker
Kota Batam, dan BP2MI Kota Batam untuk memastikan apakah 46 CPMI tersebut sudah tercatat
dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Tim juga melakukan komunikasi dengan Satgas COVID-19 di Kota Batam dan Provinsi Kepri.

"Komunikasi ini untuk memastikan bahwa hotel tempat penampungan 46 CPMI tersebut
direkomendasikan sebagai salah satu tempat isolasi atau karantina sesuai protokol kesehatan,"
katanya seraya memastikan Tim telah berkoordinasi dengan Kepolisian, Disnaker Batam dan
BP2MI.

Koordinator Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat Dit. Binareksa Kemnaker,
FX. Watratan, menambahkan selaku penegak hukum ketenagakerjaan, pihaknya akan
menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan.

113