Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 128

KEMENAKER BEBERKAN CIRI-CIRI SPONSOR ILEGAL PEKERJA MIGRAN, SUDAH
              MAKAN KORBAN
              Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono mengatakan pihaknya akan memberi sanksi
              tegas  terhadap  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  terlibat
              menempatkan CPMI secara nonprosedural.

              "Sesuai Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
              Indonesia  pda  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru, P3MI pada  saat  ini  harus  memenuhi  protokol
              kesehatan," ujarnya dalam Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Selasa (17/8).

              Kemenaker, lanjut Suhartono, tak pernah bosan mengimbau semua masyarakat untuk berhati-
              hati dan waspada.

              Menurut dia sponsor ilegal memiliki bujuk rayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah dan
              gaji tinggi.

              Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus memastikan P3MI yang memberangkatkan keluar
              negeri terdaftar di Kemenaker .

              "Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan
              Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten/kota setempat," tegas Suhartono.

              Sementara  Direktur  Bina  Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PPPMI)
              Rendra Setiawan mengungkapkan sidak Tim Satgas PPMI ke kota Batam di Hotel Penuin, Kota
              Batam, Kepulauan Riau, Senin (16/8) kemarin adalah respons atas pengaduan masyarakat.

              Ada  laporan  terhadap  dugaan  penempatan  PMI  nonprosedural  ke  negara  Singapura  melalui
              Batam  yang  diindikasikan  ditempatkan  oleh  orang  perseorangan,  bukan  melalui  pelaksana
              penempatan PMI.

              "Hal  ini  jelas  melanggar  ketentuan  UU  No.18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  PMI,"  kata
              Rendra.

              Rendra mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPMI Provinsi Kepri dan
              Kota Batam untuk melakukan pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural melalui kota
              Batam.
              "Kami mengharapkan seluruh masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindakan-tindakan
              penempatan PMI nonprosedural baik ke negara-negara Asia Pasifik maupun Timur Tengah dapat
              segera melaporkan kepada pemerintah," ujar Rendra.

              Dirjen  Binwasnaker  dan  K3  Kemenaker,  Hayani  Rumondang,  menyatakan  Pengawas
              Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti dugaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI )
              secara nonprosedural terhadap seorang Calon PMI tak berdokumen.

              Saat ini, CPMI tanpa dokumen, Ruwanti (41) asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah
              diamankan  ke  shelter  pelindungan  PMI  UPT  BP2MI  Provinsi  Kepri,  sebelum  dipulangkan  ke
              daerah asal oleh Kemnaker.

              "Pengawas  Ketenagakerjaan  akan  berkoordinasi  dengan  kepolisian  mengenai  adanya  unsur
              pidana  dalam  kasus  tersebut  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat,"  kata  Dirjen  Haiyani
              Rumondang.

              (jpnn) Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:.



                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133