Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 13
Judul DPR Didesak Sahkan RUU Perlindungan PRT karena Sudah 17 Tahun
Mangkrak
Nama Media tempo.co
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1495775/dpr-didesak-sahkan-ruu-
perlindungan-prt-karena-sudah-17-tahun-mangkrak
Jurnalis Antara
Tanggal 2021-08-18 07:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejumlah aktivis dan praktisi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT)
mengingat pembahasan rancangan aturan itu sudah mandek selama 17 tahun. Mereka menilai
pengesahan terhadap RUU Perlindungan PRT penting karena merupakan bentuk pengakuan
negara terhadap profesi pekerja rumah tangga. Selain itu, undang-undang itu nantinya akan
menjadi dasar hukum melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja.
DPR DIDESAK SAHKAN RUU PERLINDUNGAN PRT KARENA SUDAH 17 TAHUN
MANGKRAK
Sejumlah aktivis dan praktisi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT)
mengingat pembahasan rancangan aturan itu sudah mandek selama 17 tahun. Mereka menilai
pengesahan terhadap RUU Perlindungan PRT penting karena merupakan bentuk pengakuan
negara terhadap profesi pekerja rumah tangga. Selain itu, undang-undang itu nantinya akan
menjadi dasar hukum melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja.
Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Yuni Sri Rahayu
mengatakan selama ini negara tidak hadir sama sekali dalam kehidupan bekerja pekerja rumah
tangga. Padahal itu diamanahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. "Selama ini Jala
PRT sudah memperjuangkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga lewat advokasi RUU
Perlindungan PRT ke DPR sejak 2004,” ujar Yuni dalam diskusi dengan Lembaga Bantuan
Hukum, Selasa, kemarin.
Ia menyatakan sejak 2004 sampai 2021 RUU Perlindungan PRT telah beberapa kali masuk dalam
daftar program legislasi nasional (prolegnas). Namun tidak menjadi prioritas dibahas dan
disahkan oleh DPR RI.
12
