Page 14 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Walaupun demikian, ia tetap berharap masuknya RUU Perlindungan PRT dalam daftar prolegnas
prioritas 2021 dapat jadi pembuka jalan RUU itu masuk dalam pembahasan rapat paripurna DPR
RI.

Ia menjelaskan para pekerja rumah tangga masih mendapat perlakuan diskriminatif dan rentan
jadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. “Dengan tempat kerja yang
terisolasi, para PRT juga rentan jadi korban perdagangan manusia,” tutur Yuni.

Jala PRT pada kurun waktu Januari 2018 sampai April 2019 telah menerima 3.257 laporan dan
aduan kekerasan yang dialami oleh para PRT. Kasus itu termasuk upah yang tidak dibayar, PHK
(pemutusan hubungan kerja) menjelang hari raya, dan THR yang tidak dibayar.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan oleh Jala PRT ihwal jaminan sosial untuk pekerja
rumah tangga menunjukkan 89 persen dari 4.843 PRT di tujuh kota tidak mendapat jaminan
kesehatan atau menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat
(KIS). “Meskipun ada program penerima bantuan atau KIS, PRT mengalami kesulitan mengakses
program tersebut karena itu bergantung dari (persetujuan) aparat lokal untuk menetapkan (PRT)
sebagai warga miskin,” ujar Yuni.

Alhasil, mayoritas PRT terpaksa membayar sendiri biaya pengobatannya. Sehingga banyak dari
mereka terpaksa berutang dengan pemberi kerja.
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Theresia
Iswarini menyatakan peringatan HUT ke-76 RI dapat jadi momentum bagi para pengambil
kebijakan untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT. Ia menjelaskan para pekerja rumah
tangga sebagai kelompok terpinggirkan dan rentan sudah seharusnya mendapat perlindungan
dan pengakuan atas profesinya.

Hasil survei ILO pada 2015 menunjukkan ada sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia
dan 84 persen di antaranya merupakan perempuan. Dari jumlah keseluruhan PRT, 14 persen di
antaranya merupakan pekerja anak yang usianya di bawah 18 tahun. “Pengakuan terhadap
pekerja rumah tangga merupakan wujud (implementasi) Pancasila, dan itu sesuai dengan
konstitusi Republik Indonesia, serta mendukung pencapaian SDGs,” kata Theresia ihwal desakan
pengesahan RUU Perlindungan PRT.

13