Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 38

Judul               PROGRAM JKP MASUK PRIORITAS
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         Pg19
                Jurnalis            Wibi P. Pratama
                Tanggal             2021-08-18 04:22:00
                Ukuran              395x295mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 345.625.000

                News Value          Rp 1.036.875.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Pemerintah  menempatkan  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  sebagai  satu  dari  lima
              prioritas anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2022. Namun, program yang dikelola oleh
              BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki sejumlah risiko ke depan. Saat memberikan keterangan pers
              terkait  dengan  postur  rancangan  anggaran  dan  pendapatan  belanja  negara  (RAPBN)  2022,
              Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra-wati mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial pada
              2022  mencapai  Rp427,5  triliun  atau  15,8%  dari  total  belanja  negara  yang  nilainya  sebesar
              Rp2.708,7 triliun.



              PROGRAM JKP MASUK PRIORITAS

              Pemerintah  menempatkan  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  sebagai  satu  dari  lima
              prioritas anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2022. Namun, program yang dikelola oleh
              BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki sejumlah risiko ke depan.

              Saat memberikan keterangan pers terkait dengan postur rancangan anggaran dan pendapatan
              belanja negara (RAPBN) 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra-wati mengatakan bahwa
              anggaran perlindungan sosial pada 2022 mencapai Rp427,5 triliun atau 15,8% dari total belanja
              negara yang nilainya sebesar Rp2.708,7 triliun.

              Terdapat  lima  program  prioritas  terkait  dengan  alokasi  anggaran  perlindungan  sosial  itu.
              Pertama,  melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  (DTKS)  secara
              reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS, Kependudukan dan
              Catatan Sipil, dan data terkait lainnya, serta meningkatkan pengawasan penyaluran bantuan
              sosial (bansos).

              Kedua,  mendukung  pelaksanaan  reformasi  perlindungan  sosial  secara  bertahap  dan  terukur
              melalui Integrasi berbagai program bansos, dan kebijakan subsidi energi tepat sasaran. Ketiga,
              mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja sesuai amanat UU Cipta Kerja.

              Keempat,  penguatan  koordinasi  dan  sinergi  antar-kementerian/  lembaga  baik  dalam  hal
              kebijakan, pendataan, regulasi, dan skema atau mekanisme program dalam rangka pelaksanaan

                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43