Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

BPJS Ketenagakerjaan berisi komponen yang dananya berasal dari pekerja dan pemberi kerja,
sehingga tunggakan iuran bisa disebabkan kelalaian perusahaan.
"Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah [PP] 37/2021, kalau pekerja iurannya tertunggak
karena oleh pengusaha tidak dibayar di bawah tiga bulan JKP bisa langsung dapat. Namun,
ketika [tunggakan] 3 bulan ke atas maka pengusaha bayar dulu 45% manfaat JKP ke pekerja,
kalau dia bayar tunggakannya baru bisa reimburse," ujar Timboel.

Meskipun begitu, dia menilai bahwa terdapat potensi konflik dari penyelenggaraan JKP dan
pekerja ada di posisi yang rentan. Ketika pekerja tidak bisa mendapatkan JKP, lalu pengusaha
tetap enggan membayar tunggakan dan menanggung klaim JKP, kasusnya akan dibawa ke
pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 11/2021 tentang Cipta Kerja tertulis bahwa dalam proses pemutusan
hubungan kerja (PHK), pekerja wajib menjalankan kewajibannya yakni bekerja dan pengusaha
harus memberikan hak pekerja. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pekerja
yang tidak mendapatkan upah selama proses PHK.

Dalam kondisi itu, pekerja masih harus melewati proses persidangan di pengadilan hubungan
industrial untuk menyelesaikan proses PHK. Dengan posisi tidak memilik upah, pekerja pun
belum bisa memperoleh manfaat JKP karena proses PHK terhitung belum tuntas.
"Ketika upah dia enggak dibayar [saat proses PHK], berarti kan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan
juga enggak kebayar, JKP kan bisa dibayar kalau iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan
Jaminan Kematian [JKm] dibayar oleh pengusaha," ujarnya.

Timboel menilai bahwa proses pengadilan hubungan industrial seringkah memakan waktu. Jika
putusan PHK terbit di atas 3 bulan, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah selama
proses persidangan dan menanggung JKP, jika klaim itu kemudian tidak dibayarkan maka pekerja
menanggung kerugian ganda.
"Kita bilang kerentanan itu tinggi, sehingga kita menilai JKP ini baik ketika ada penegakan
hukum. Dalam Permenaker [15/2021] tidak ada solusi soal mitigasi ktidakpa-tuhan perusahaan,
mereka hanya tahunya iuran dibayar [sehingga JKP berjalan]," katanya.

Pengamat ketenagakerjaan Pa-yaman J. Simanjuntak menilai bahwa ketidakpatuhan pengusaha
dalam membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa merugikan penyelenggaraan JKP. Hal
tersebut karena tidak terdapal penambahan iuran untuk penyelenggaraan program baru itu.

"Dana untuk membayar manfaat JKP bersumber dari subsidi pemerintah sebesar 0,22% dari
upah, ditambah realokasi dana JKK dan JKm. Kalau pengusaha terlambat bayar iuran JKK dan
iuran JKm, BPJS Ketenagakerjaan akan menghadapi kesulitan," katanya.

Permenaker 15/2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP mengatur bahwa jika pemberi
kerja tidak patuh atau menunggak iuran, manfaat JKP justru harus ditanggung pemberi kerja
hingga iurannya dilunasi.

Permenaker 15/2021 mengatur bahwa pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran
dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan
kepada BP Jamsostek. Perusahaan terkait dapat melampirkan bukti pembayaran manfaat bagi
pekerjanya kepada BP Jamsostek.

Perusahaan atau pemberi kerja memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK
kepada BP Jamsostek, dengan bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK
dari dinas ketenagakerjaan setempat.

39