Page 408 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, mengatakan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup 3 hal. Pertama,
pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat
kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.

"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja,
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Putri.

Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran.

"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit, agar bekerja dari rumah saja," kata Putri menjelaskan.

Dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19, yang mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.

"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," tambahnya

Menurut Putri, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak
lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum
penyesuaian.

Adapun ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil jika
pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha. "Tetapi PHK harus jalan paling
akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK,
namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja," kata Dirjen Putri
menegaskan.

Putri memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan,
maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah
tidak mampu.

"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan, walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya.

407