Page 411 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 411
Dirjen Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon,
dan hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada
upah sebelum penyesuaian.
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
jika pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha. "Tetapi PHK harus jalan
paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa
PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja," kata Dirjen Putri
menegaskan.
Dirjen Putri memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial
perusahaan, maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan
tersebut sudah tidak mampu.
"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya. [hrs]
410
