Page 415 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang mengatur hubungan kerja di masa
pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Salah satunya, perusahaan boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika
keadaan finansial perusahaan sudah tidak mampu. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PERUSAHAAN BOLEH LAKUKAN PHK JIKA FINANSIAL SUDAH TAK MAMPU

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang mengatur hubungan kerja di masa
pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Salah satunya, perusahaan boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika
keadaan finansial perusahaan sudah tidak mampu.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor
104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya
dampak pandemi COVID-19 dalam hubungan kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, di Jakarta, Senin (16/8).

Menaker menyebut pandemi COVID-19 adalah masalah bersama bagi pemerintah, pengusaha,
dan pekerja/buruh. Sehingga, penanganan dampak pandemi ini membutuhkan komitmen dan
kerja sama semua pihak.
"Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin menekankan pentingnya dialog sosial. Karena
kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi dari dampak pandemi ini," kata Menaker.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, menjelaskan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup 3 hal. Pertama,
pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat
kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.

"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Dirjen Putri.

Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran. "Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang
sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," ujar Dirjen Putri.

Selanjutnya, dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan
yang terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Di mana pekerja/buruh
tetap berhak atas gaji/upah saat dirumahkan.

"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," jelasnya.

Selain itu, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain
bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum

414