Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 10
Menurut Ida, gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan
karena 21 November merupakan hari libur maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari
sebelumnya yaitu tanggal 20 November.
Selanjutnya para gubernur akan menurunkan perhitungan tersebut menjadi Upah Minimum
Provinsi (UMP). Sementara di level kabupaten/kota, akan disahkan dalam Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK).
Sebelumnya, elemen buruh menuntut UMP tahun depan naik 7-10% dari tahun ini. Namun
nyatanya jauh di bawah itu.
"Kondisi Upah Minimum terlalu tinggi membuat sebagian besar pengusaha nggak menjangkau
dan akan dampak negatif di lapangan. Terlihat Upah Minimum sebagai upah efektif sehingga
kenaikan upah mengikuti Upah Minimum tanpa didasari kinerja individu. Serikat pekerja lebih
cenderung menuntut Upah Minimum, bukan upah berbasis produktivitas," kata Ida.
Bagi daerah yang ternyata tidak mengikuti garis UMP yang ditetapkan pemerintah pusat, lanjut
Ida, akan ada sanksi. Tidak hanya pemerintah daerah, perusahaan yang membangkang pun
bakal kena 'pecut'.
"Mendagri (Menteri Dalam Negeri) sudah sampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan
Upah Minimum. Ada sanksi diberikan kepada kepala daerah yang nggak memenuhi kewajiban.
Sanksi administrasi, kemudian sampai terberat pemberhentian sementara dan permanen. Sanksi
terhadap perusahaan akan sanksi pidana," tegas Menaker.
DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di seluruh Indonesia Rp
4.416.186,548/bulan.
Sedangkan UMP terendah ada di DI Yogyakarta. sebesar Rp 1.765.000/bulan. Ida menambahkan
penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan baru dan lebih
tinggi berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja, memicu pemutusan hubungan kerja
dan mendorong relokasi industri ke wilayah dengan upah lebih rendah.
"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin itu juga akan tinggi.
Kita tidak berharap adanya PHK, karena ini memicu terjadinya PHK," katanya.
Selain itu lanjut Ida akan mendorong terjadinya relokasi dari lokasi-lokasi yang memiliki nilai
UMK tinggi pada lokasi atau wilayah yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah.
Menurutnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
yang tidak proporsional dapat menyebabkan tutupnya perusahaan di saat situasi pandemi saat
ini, selain itu mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala
upah di perusahaan.
Secara terpisah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri sebelumnya mengatakan
4 provinsi yang tak mengalami kenaikan yakni Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, dan Sulawesi Barat.
Hal itu terjadi karena upah minimum di 4 provinsi itu pada tahun ini sudah lebih tinggi dari batas
atas. "Sehingga upah minimum tahun 2022 ditetapkan sama dengan tahun 2021," kata Indah.
9
