Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 301

Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan
              masih berlaku, maka dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama UMS tersebut
              nilainya  masih  lebih  tinggi  dibandingkan  dari  UMP  atau  UMK  di  wilayah  tersebut,  dengan
              demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksaam UMS selama masih berlaku.

              Berdasarkan  formula  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36/2021  tentang  Pengupahan,
              penetapan upah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

              Dihasilkan ketentuan sebagai berikut, UMP terendah adalah pekerja di Jawa Tengah dan tertinggi
              DKI Jakarta. UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011 dan DKI Jakarta sebesar Rp 4.453.724,
              dikutip dari Kompas TV.

              Sebanyak 26 Provinsi telah menetapkan UMK. Dari 26 provinsi tersebut, ada 255 kabupaten/kota
              yang telah menetapkan UMK.

              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  Indah
              Anggoro Putri, mengatakan ada empat provinsi yang nilai UM tahun 2021 lebih tinggi dari Batas
              Atas upah Minimum.

              Sehingga  upah  minimum  di  daerah-daerah  tersebut  tahun  2022  nilainya  sama  dengan  upah
              minimum 2021 yang artinya tidak ada kenaikan upah buruh.

              Keempat provinsi itu adalah:

              1. Sumatera Selatan dengan upah minimum Rp 3.144.446;

              2. Sulawesi Utara Rp 3.310.723;

              3. Sulawesi Selatan Rp 3.165.876;

              4. Sulawesi Barat Rp 2.678.863.
              Adapun, penetapan UMP ini harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 20 November 2021.

              Sementara  upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK)  paling  lambat  pada  30  November  2021.
              Penetapan upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, antara lain:

              Pertama, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada
              struktur dan skala upah.
              Kedua, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara
              lain meliputi paritas daya beli alias keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan
              tenaga  kerja,  dan  median  upah  (marjin  antara 50  persen  upah/gaji  tertinggi dan  50  persen
              terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu)
              Ketiga, upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah. Batas atas ditentukan
              berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota Rumah Tangga
              (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

              Data rata-rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan. Nilai pertumbuhan ekonomi atau
              inflasi menggunakan yang ada di tingkat provinsi

              Keempat,  adanya  syarat  tertentu  meliputi  pertumbuhan  ekonomi  daerah  atau  inflasi  pada
              kabupaten/kota yang bersangkutan.




                                                           300
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306