Page 298 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

KEMNAKER UMUMKAN UPAH MINIMUM 2022 NAIK 1,09%

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan hasil penghitungan nilai
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, kenaikan UMP 2022 adalah
sebesar 1,09%. Kenaikan ini setelah dilakukannya simulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Setelah kami melakukan simulasi, rata-rata kenaikan upah minimum itu adalah 1,09%," tutur
Ida dalam Konferensi Pers secara virtual pada Selasa, (16/11/2021).

Ida menjelaskan, Kebijakan penetapan upah minimum adalah salah satu program strategis
nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan bagi pekerja/buruh agar upahnya tidak
terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," kata Ida.

Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan
kemiskinan serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil
dan berdaya saing. Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang
berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerjanya kurang dari 1 tahun pada perusahaan tempat
mereka bekerja.

Ida menerangkan, terdapat metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi
rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan upah minimum
yang berlaku dengan median upahnya.
"Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah melebihi median
upah. Bahkan Indonesia sebagai satu-satunya negara dengan catch indeks lebih dari 1, di mana
idealnya berada di kisaran 0,4-0,6 skitar 40-60% di bawah media upah," kata Ida.

Kata Ida, kondisi upah minimum yang terlalu tinggi menyebabkan sebagian besar pengusaha di
Indonesia tidak mampu menjangkaunya. Kondisi ini akan berdampak negatif terhadap
implementasi di lapangan.

"Hal tersebut sudah sangat terlihat ketika upah minimum dijadikan sebagai upah efektif oleh
pengusaha, sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
oleh kinerja individu," imbuh Ida.

Pada kesempatan tersebut, Ida juga menyinggung soal teman-teman di serikat pekerja/buruh
yang lebih sering menuntut kenaikan upah minimum alih-alih membicarakan upah berdasarkan
basis kinerja dan produktifitas.

Lebih jauh Ida menegaskan bahwa saat ini, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan
sektor. Namun demikian, upah minimum sektor yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020
masih tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau upah minimum provinsi/kabupaten/kota
telah lebih tinggi.

"Dengan demikian, UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," imbuhnya.

Adapun formula kenaikan UMP 2022 ini telah diteruskan kepada masing-masing kepala daerah.
Dengan demikian, seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan
ketentuan.

297