Page 293 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 293
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut penetapan upah minimum
pada tahun 2022 lebih buruk dari pada pemerintahan era Presiden Soeharto atau masa orde
baru.Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan. Berlandaskan beleid tersebut, diproyeksikan rata-rata kenaikan upah
minimum pada tahun 2022 hanya sebesar 1,09 persen. Di samping itu, beleid itu memuat adanya
batas bawah dan batas atas pada upah minimum.
TOLAK PENETAPAN UPAH MINIMUM 2022, KSPI: LEBIH BURUK DARI ERA
SOEHARTO
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut
penetapan upah minimum pada tahun 2022 lebih buruk dari pada pemerintahan era Presiden
Soeharto atau masa orde baru. Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Berlandaskan beleid tersebut, diproyeksikan rata-rata kenaikan upah minimum pada tahun 2022
hanya sebesar 1,09 persen. Di samping itu, beleid itu memuat adanya batas bawah dan batas
atas pada upah minimum.
"lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha dan pemilik modal, dibandingkan
memberi perlindungan kepada kaum pekerja atau buruh atau pegawai yang mengembalikan
rezim upah murah jauh lebih buruk dari zaman Soeharto di era orde baru," ujar Said Iqbal dalam
konferensi pers, Selasa, 16 November 2021.
Karena itu, Iqbal mengatakan menolak keputusan Menteri Ketenagakerjaan mengenai kenaikan
upah minimum tahun depan. Juga menolak PP Nomor 36 Tahun 2021 dengan sedikitnya empat
alasan.
Pertama, menurut dia, beleid itu dinilai inkonstitusional. Pasalnya, ia mengatakan istilah batas
atas dan batas bawah dalam upah minimum tidak dikenal dalam Undang-undang Cipta Kerja.
Meskipun, buruh juga menolak UU Cipta Kerja.
"yang menggunakan PP 36 tahun 2021 itu inkonstitusional karena istilah batas bawah dan atas
dalam upah minimum tidak dikenal dalam omnibus law. Kok menjilat ludah sendiri. dasar hukum
apa yang digunakan untuk menentukan batas bawah dan batas atas. Para menteri yang terlibat
membuat PP nomor 36 tahun 2021 sunggh membuat permufakatan jahat," ujar Said Iqbal.
12 Selanjutnya Kedua, Iqbal menyebut upah minimum adalah jaring pengaman, hal tersebut
merujuk kepada konvensi International Labour Organization. Karena itu, seharusnya nilai upah
minimum hanya terdiri dari satu angka saja dan bukan rentang batas atas dan bawah.
"Silakan periksa di seluruh dunia. Sebagai ILO governing body saya tidak pernah menemukan
batas bawah dan atas di seluruh dunia. Sudah paling minimum, masak ada batas bawah dan
atas," ujar dia.
Ketiga, peraturan anyar tersebut dinilai mencederai hukum. Pasalnya saat ini Undang-undang
Cipta Kerja tengah digugat di Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan materil. Dengan
demikian, belum ada keputusan hukum yang tetap untuk UU Cipta Kerja tersebut.
"Karena balum inkracht, belum ada keputusan MK, maka hukum yang lama yang dipakai. karena
itu KSPI dalam menghitung kenaikan upah menggunakan dalil hukum lama, UU 13 tahun 2003
292
