Page 290 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 290
Judul Menaker Ancam Pidanakan Perusahaan Tak Bayar Upah Sesuai Aturan
Nama Media liputan6.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4712543/menaker-ancam-
pidanakan-perusahaan-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-11-16 19:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang membayar upah di
bawah UM dikenakan sanksi pidana
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50 persen
dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis kemiskinan
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan
maka akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi
tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu terjadinya PHK dan mendorong
terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang
memiliki nilai UMK yang lebih rendah
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian juga mempersempit ruang dialog
kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pengusaha yang tidak membayar
upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah
Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini
sudah tidak ada lagi penangguhan upah minimum sehingga seluruh perusahaan wajib membayar
upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor
(UMS) yang masih berlaku.
MENAKER ANCAM PIDANAKAN PERUSAHAAN TAK BAYAR UPAH SESUAI ATURAN
Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pengusaha yang tidak
membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana.
289
