Page 287 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Mereka harus membuktikan ke serikat buruh untuk penangguhan kenaikan upah minimum
dengan audit laporan keuangan dua tahun yang merugi, tidak bisa lisan saja. Kalau dia benar
rugi dua tahun, boleh tidak naikkan upah minimum," ucap Said saat konferensi pers virtual,
Selasa (16/11).

Tak cuma bagi perusahaan yang kesulitan keuangan, perusahaan yang terancam melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) juga boleh tidak menaikkan upah minimum bagi pekerja atau
buruh. Syaratnya sama, ada bukti secara data dan dikomunikasikan secara transparan ke pekerja
atau buruh.

"Bila perusahaan terancam PHK itu juga tidak perlu naikkan, tapi buktikan dengan laporan
keuangan," imbuhnya.

Di luar dua kondisi ini, Said meminta perusahaan tidak mangkir dari kewajibannya mengerek
upah minimum bagi pekerja atau buruh. Asosiasi buruh sendiri meminta kenaikan upah minimum
sebesar 7-8 persen pada tahun depan, meski sejauh ini hasil perhitungan rata-rata upah
minimum provinsi (UMP) 2022 dari pemerintah cuma 1,09 persen.

Rencananya, buruh akan memperjuangkan permintaan kenaikan upah minimum sebesar 7-8
persen itu melalui unjuk rasa atau demonstrasi pada 6-8 Desember 2021. Namun, waktu
implementasi rencana ini masih tentatif.
Yang pasti, nantinya akan ada 2 juta buruh yang terlibat dalam demo. Mereka berasal dari
ratusan ribu pabrik di Indonesia, sehingga ketika mereka demo, pabrik-pabrik akan berhenti
beroperasi.

"Buruh telah memutuskan 60 federasi memutuskan mogok nasional, setop produksi yang
direncanakan akan diikuti 2 juta buruh, lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti bekerja,
setop produksi dan ini adalah legal," tuturnya.

Said mengatakan sejauh ini rencananya mereka akan berdemo di depan kantor pemerintah pusat
dan daerah, termasuk di Istana Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR/MPR.

286