Page 282 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 282
Ringkasan
Waktu penetapan UMP dan UMK 2022 tinggal sebentar lagi. Bagi gubernur yang menetapkan
upah minimum tak sesuai peraturan perundang-undangan bisa diberhentikan dari jabatannya.
GUBERNUR YANG TETAPKAN UMP 2022 TAK SESUAI ATURAN BAKAL DICOPOT!
Jakarta, IDN Times - Waktu penetapan UMP dan UMK 2022 tinggal sebentar lagi. Bagi gubernur
yang menetapkan upah minimum tak sesuai peraturan perundang-undangan bisa diberhentikan
dari jabatannya.
"Disampaikan sanksi diberikan kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi
kebijakan pengupahan ini, maka di antaranya akan mendapatkan sanksi administrasi. Dalam
surat tersebut juga ada teguran tertulis, sampai yang terberat itu pemberhentian sementara,
sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014. Yang
disampaikan oleh Pak Mendagri adalah ketentuan yang ada di UU 23 tahun 2014," kata Menaker,
Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).
1. Mendagri sudah sebar surat ke gubernur (IDN Times/Arief Rahmat) Adapun pembahasan
Upah Minimun sendiri dilakukan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang
dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Pusat Statistik (BPS),
TNI/Polri, BIN, dan Kejaksaan.
Melalui forum tersebut, menurut Ida, Mendagri telah menyebarkan surat pemberitahuan kepada
para gubernur terkait ketentuan UMP 2022.
"Saya sudah sampaikan bahwa penetapan upah minimum ini merupakan proyek strategis
nasional (PSN). Dan tadi siang bersama dengan Pak Menko Polhukam, dihadiri teman-teman
Kemendagri, BPS, TNI/Polri, BIN, Kejaksaaan, karena tadi merupakan pertemuan Forkopimda,
disampaikan bahwa Mendagri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait
ketentuan upah minimum," tutur Ida.
2. UMP harus ditetapkan sebelum 21 November Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama) Ida
menuturkan nantinya gubernur yang akan menetapkan UMP 2022. Meski begitu, Ida
mengatakan penetapan UMP sebelum 21 November 2021.
"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021, karena tanggal 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1
hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," ucap Ida.
Adapun penetapan UMK wajib ditetapkan paling lambat 30 November mendatang.
"Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur,"
kata dia.
Ilustrasi Sidang (IDN Times/Arief Rahmat) Ida juga mengingatkan kepada perusahaan agar
mematuhi aturan penetapan upah minimum 2022. Apabila ada perusahaan yang menggaji
karyawan di bawah upah minimum, maka bisa dihukum pidana.
"Sanksi kepada perusahaan sudah saya jelaskan, bahkan sanksi pidana," ucap Ida.
281
