Page 284 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Dalam hal Gubernur menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan paling
lambat 30 November 2021."
"Formula UM berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan Upah
Minimum antar wilayah," kata Ida.

Ida menjelaskan, penetapan UMP oleh Gubernur dimaksudkan agar dapat meraih keadilan antar
wilayah yang dicapai melalui pendekatan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing
wilayah.

Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021, Upah Minimum hanya berdasarkan wilayah yaitu Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Ketentuan UM dan Dampaknya jika Ditetapkan Terlalu Tinggi

Besaran UM ditujukan untuk pekerja atau buruh yang bekerja kurang dari satu tahun.

Sedangkan, pekerja yang bekerja lebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah aktual
atau upah efektif berdasarkan struktur atau skala upah di masing-masing perusahaan.

Jika struktur atau skala upah telah diterapkan, maka akan terwujud distribusi Upah Minimum
yang adil dengan berbasis kinerja individu dan produktivitas tiap pekerja.

Menurut undang-undang Ciptakerja, saat ini tidak ada penangguhan upah.

Seluruh perusahaan wajib membayar upah minimal berdasarkan Upah Minimum 2022 atau Upah
Minimum Sektor (UMS) yang masih berlaku.

Jika perusahaan membayar di bawah UM maka akan dikenakan sanksi pidana. Namun, hal ini
dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Upah pada Usaha Mikro dan Kecil disepakati antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan
penetapan upah terendah 50 persen dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis
kemiskinan.

Jika UM ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan, maka akan berdampak negatif. Upah Minimum
yang tinggi menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak dapat menjangkaunya.

Jika Upah Minimum ditetapkan terlalu tinggi maka dapat menurunkan kepercayaan investor di
Indonesia. Para pekerja dapat terancam terkena PHK, sulit mencari pekerjaan, dan terhambatnya
perluasan kesempatan kerja baru.

Hal itu juga menyebabkan kemungkinan yang tinggi untuk penggantian tenaga pekerja yang
beralih ke tenaga mesin.
Dampak lainnya, pekerja yang berada di perusahaan yang kurang mampu membayar pekerja
jika UM terlalu tinggi dapat direlokasi dari wilayah tersebut ke wilayah dengan UM rendah.

Ancaman ekonomi lainnya adalah UM yang terlalu tinggi dapat mendorong tutupnya perusahaan,
terutama pada masa pandemi Covid-19.

"Potensi lainnya yaitu untuk mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan
struktur dan skala upah diatas upah minimum" ucap Ida.

Kanal Informasi Data dan Pengupahan Terbaru

283