Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 285
Penetapan Upah Minimum menggunakan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum adanya PP Nomor 36 Tahun 2021, serta
tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional.
Kemnaker telah mempersiapkan website khusus yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat
untuk mengetahui informasi data dan pengupahan yang valid dan akurat.
Masyarakat juga dapat menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengkalkulasi upah
minimum sehingga dapat mengetahui perhitungan nilai upah.
Diharapkan data tersebut dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengambilan pengupahan.
Data-data untuk penghitungan penetapan Upah Minimum bisa diakses pada
wagepedia.kemnaker.go.id.
Kemudian, Ida Fauziyah menyampaikan tentang sanksi yang akan diberlakukan pada
perusahaan yang tidak mematuhi UM yang telah ditetapkan.
"Perusahaan yang membayar di bawah UM akan dikenai sanksi."
"Sanksi dapat berupa administrasi, surat peringatan tertulis, pemberhentian sementara,
pemberhentian permanen, atau sanksi pidana," tegasnya.
Ida Fauziyah kembali menegaskan persentase kenaikan UMP 2022.
"Kenaikan rata-rata nasional 1,09 persen," pungkasnya.
284
