Page 279 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 279
Tidak hanya itu, tegas Ida, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) yang tidak proporsional dapat menyebabkan tutupnya perusahaan di saat
situasi pandemi saat ini, selain itu mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta
penerapan struktur dan skala upah di perusahaan.
Ida menjelaskan bahwa penetapan upah minimum berdasarkan formula di Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan upah antarwilayah dan
mewujudkan keadilan upah.
Untuk itu, dalam aturan baru penetapan upah minimum 2022 hanya akan dilakukan untuk UMP
dan UMK, sementara upah minimum sektoral (UMS) tidak akan dilakukan penetapan.
Pengecualian dilakukan untuk UMS yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 yang berlaku
hingga masanya telah berakhir atau saat UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi UMS.
Dia mengingatkan pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan penetapan upah minimum
yang baru dapat mendapatkan sanksi administrasi.
278
