Page 450 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 450
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik keras rencana kenaikan rata-rata upah
minimum provinsi (UMP) 2022 yang cuma sebesar 1,09 persen.
"Soeharto saja tidak melakukan ini di Orde Baru, jahat sekali, jahat sekali para menteri. Para
menteri Soeharto saja di Orde Baru yang kita anggap orang yang sangat anti demokrasi dan
menyengsarakan rakyat maka terjadi reformasi, tidak melakukan yang seperti sekarang ini
dilakukan para menteri yang merumuskan PP 36," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal saat
konferensi pers virtual, Selasa (16/11).
BURUH SOAL UMP NAIK TIPIS: SOEHARTO SAJA TIDAK LAKUKAN INI DI ORBA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik keras rencana kenaikan rata-rata upah
minimum provinsi (UMP) 2022 yang cuma sebesar 1,09 persen.
"Soeharto saja tidak melakukan ini di Orde Baru, jahat sekali, jahat sekali para menteri. Para
menteri Soeharto saja di Orde Baru yang kita anggap orang yang sangat anti demokrasi dan
menyengsarakan rakyat maka terjadi reformasi, tidak melakukan yang seperti sekarang ini
dilakukan para menteri yang merumuskan PP 36," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal saat
konferensi pers virtual, Selasa (16/11).
Sebagai catatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menjadi
acuan untuk menentukan besaran kenaikan UMP 2022.
Ia mengatakan sebanyak 60 federasi serikat buruh menolak dengan tegas dan keras perhitungan
UMP 2022 menggunakan formula upah yang ada di PP 36/2021. Para buruh mau perhitungan
upah masih menggunakan ketentuan lama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Alasannya, pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya masih melakukan uji materil dan formil
terhadap UU Cipta Kerja. Artinya, aturan ini dan turunannya berupa PP 36/2021 belum bisa
berlaku untuk penetapan upah minimum pada tahun.
"Justru penggunaan omnibus law (UU Cipta Kerja) dan dikeluarkannya PP 36/2021 mencederai
Indonesia sebagai negara hukum," tuturnya.
Untuk itu, ketika UU dan PP tersebut belum berlaku, maka penentuan upah seharusnya masih
mengikuti ketentuan lama yang ada di UU 13/2003 dan PP 78/2015. Sebab, kedua aturan itu
juga belum dicabut.
Kedua, formula upah dengan PP 36/2021 tidak sesuai dengan kesepakatan antara presiden dan
DPR yang hanya menyepakati UU Cipta Kerja. Selain itu, ia menilai formula PP 36/2021 aneh
karena memberlakukan upah batas atas dan bawah kepada buruh.
"Menurut omnibus law, kenaikannya dari inflasi atau pertumbuhan ekonomi, tidak ada dijabarkan
seperti Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) yang pakai PP 36, jadi itu inkonstitusional karena
ada batas atas dan bawah yang tidak dikenal di omnibus law. Kok mereka jilat ludah sendiri?"
ucapnya.
Ketiga, menurut Said, ketentuan upah minimum dengan batas atas dan bawah juga tidak berlaku
di Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) karena upah minimum adalah jaring pengaman
nasional (safety net). Bahkan, ia mengklaim tidak ada satu negara pun di dunia yang
menerapkan batas atas dan bawah pada upah minimum buruh.
449
