Page 448 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 448
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Koimudin, mengatakan
penyusunan UMP tahun ini berbeda lantaran menggunakan PP 36 tahun 2021. "Setelah
ditetapkan akan diumumkan oleh Gubernur rencananya 19 November nanti," kata dia.
Ia menjelaskan, formula tersebut berbeda dengan penghitungan UMP tahun sebelumnya. Di
mana terdapat batas atas dan batas bawah upah minimum.
PP tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Dalam pasal 191 a, mengamanatkan upah minimum yang telah ada sebagai baseline bagi
penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum pada tahun-tahun berikutnya.
Meski pemerintah dan pengusaha sepakat untuk tidak menaikkan besaran UMP, namun unsur
pekerja dalam Dewan Pengupahan menolak keputusan itu. Dalam rapat penghitungan UMP
tahun 2022, serikat pekerja tidak menandantangani berita acara rapat Dewan Pengupahan
Sumsel. Alasannya, upah minimum seharusnya berdasarkan atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Unsur pekerja juga menolak penggunaan formula PP 36 lantaran dinilai tidak mencerminkan
kondisi buruh yang sebenarnya. Pasalnya, data yang didapat berdasarkan survey penduduk
secara umum, bukan khusus untuk pekerja. (OL-15)
447
