Page 444 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 444
Dua usulan tersebut yakni usulan dari serikat pekerja dan perhitungan pemerintah.
Dari perhitungan pemerintah, UMK 2022 yang di hitung berdasarkan PP 36/2021 ada kenaikan
sebesar 0,89 persen dari UMK 2021 yaitu dari Rp 2.810.025 menjadi Rp 2.835.021,29 atau naik
sebanyak Rp 24.996.
"Perhitungan dari pemerintah itu berdasarkan PP 36/2021. PP itu sudah menjelaskan
rumusannya. Sudah ada, kami tinggal memasukan saja. Ada kenaikan 0,89 persen," jelasnya.
Sedangkan usulan dari serikat pekerja dihitung dengan rumusan kebutuhan sehari-hari. Angka
usulan yang didapatkan pun berbeda dari perhitungan pemerintah.
Menurutnya Sutrisno, serikat buruh menggunakan haknya untuk menyampaikan usulan sesuai
kebutuhan mereka. Meski terdapat perbedaan, pihaknya akan tetap menyampaikan dua usulan
tersebut kepada Gubernur.
"Ada dua usulan yang kami naikkan ke Pak Gubernur yaitu usulan dari teman-teman serikat
pekerja dan usulan dari rumusan pemerintah. Apindo sepakat dengan usulan itu," katanya.
Dua usulan itu akan segera disampaikan kepada Gubernur setidaknya Rabu (17/11/2021) besok.
Gubenur sendiri telah membuat edaran kepada wali kota dan bupati untuk segera menyampaikan
usulan paling lambat 22 November.
Ia berharap, UMK yang nanti ditetapkan oleh Gubernur adalah UMK yang sehat. Artinya, UMK
tersebut bisa disepakati bersama dan membawa keberkahan bagi serikat pekerja maupun
pengusaha.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Unsur serikat pekerja dari KSPN, Slamet Kaswanto
menyampaikan, serikat buruh dan serikat pekerja mengusulkan angka UMK 2022 sebesar Rp
3.397.623,99.
Angka tersebut didapatkan dari kebutuhan hidup layak (KHL) 2021 ditambah angka
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Untuk mengetahui angka KHL, pihaknya telah melakukan survei di tiga pasar yakni Pasar
Jatingaleh, Mangkang, dan Langgar. Kemudian, angka KHL diformulasikan dengan angka
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dan didapatkan kenaikan sebesar 17 persen dari UMK
2021.
"Konsistensi kami sesuai UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dasar penetapan upah
minimum berdasarkan survei KHL. Sedangkan PP 36/2021, acuan itu ditiadakan," jelasnya.
Serikat pekerja pun menolak dan tidak sepakat dengan penggunaan PP 36/2021 sebagai dasar
acuan penetapan UMK 2022.
443
