Page 440 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 440

"Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS
              rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur,"
              kata Ida dalam pernyataan resmi, Selasa (16/11).

              "Seluruh  kepala  daerah  dapat  menetapkan  UMP/UMK,"  kata  Ida  Para  gubernur  dapat
              menetapkan UMP 2022 paling lambat 21 November 2021, karena tanggal tersebut jatuh pada
              hari libur maka penetapan paling lambat sehari sebelumnya yaitu 20 November 2021. Sedangkan
              UMK ditetapkan paling lambat 30 November 2021.

              Penetapan  upah  minimum  bila  tak  sesuai  perundangan  berpotensi  menurunkan  daya  saing
              khususnya  kepastian  hukum.  Ida  bilang  bila  upah  minimum  ditetapkan  terlalu  tinggi  dari
              ketentuan potensi menurunkan kesempatan kerja. Selain itu bisa memicu pemutusan hubungan
              kerja apalagi situasi masih pandemi.

              Sebelumnya pemerintah memproyeksikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan
              rata-rata sebesar 1,09%. Dari data proyeksi itu, DKI Jakarta masih yang tertinggi.
              Ini merupakan hasil perhitungan dari data-data yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
              misalnya angka pertumbuhan ekonomi hingga konsumsi di daerah tersebut.

              Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan mengacu pada UU Cipta
              Kerja,  hanya  berdasarkan  wilayah,  yaitu  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  dan  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK).

              "Tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor (UMS). Namun, UMS yang berlaku
              sebelum 2 November 2020 masih tetap berlaku," katanya.

              Nilai Simulasi Kenaikan UMP 2022 Sebelumnya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
              dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Indah  Anggoro  Putri
              menyampaikan ada beberapa provinsi yang tidak mengalami kenaikan upah minimum 2022. Hal
              ini terjadi akibat adanya perubahan perhitungan, yang kini melalui PP 36 tahun 2021 tentang
              Pengupahan.

              "Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021 lebih tinggi dari batas atas upah
              minimum, sehingga UM 2022 ditetapkan sama dengan upah minimum tahun 2021," katanya
              dalam Seminar Terbuk Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/21).

              Keempat  provinsi  tersebut  adalah  Sumatera  Selatan  dengan  UMP  sebesar  Rp  3.144.446,
              Sulawesi Utara sebesar Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan sebesar Rp 3.165.876, serta Sulawesi
              Barat Rp 2.678.863. Selain itu, dari proyeksi kenaikan rata-rata itu tercatat UMP terendah Jawa
              Tengah Rp 1.813.011 dan UMP tertinggi DKI Jakarta Rp 4.453.724.(hoi/hoi).





















                                                           439
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445