Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

RATA-RATA NASIONAL UPAH MINIMUM 2022 NAIK 1,09%

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan rata-rata nasional kenaikan upah
minimum 2022 adalah 1,09%. Selain berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, kenaikan ini ditetapkan setelah dilakukan simulasi tentang penetapan
upah minimum di seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah pusat akan memberikan sanksi
terhadap kepala daerah yang tidak melakukan penentuan upah minimum sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ terkait Penetapan Upah Minimum 2022 kepada seluruh
gubernur.

"Di dalam surat tersebut juga dijelaskan mulai sanksi, teguran tertulis, kemudian pemberhentian
sementara sampai pemberhentian permanen," ucap Ida dalam konferensi pers secara daring,
Selasa (16/11). Pemberian sanksi ini, tambah dia, berdasarkan Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemenaker telah melakukan simulasi tentang penetapan upah minimum di seluruh Indonesia
dan dari hasil perhitungan Kemenaker, rata-rata nasional kenaikan upah minimum adalah 1,09%.
"Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan, tapi simulasinya secara nasional kenaikannya
1,09%," ujar dia.

Ida mengatakan, upah minimum ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan upah minimun,
sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui
pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.

"Upah minimum yang ada saat ini tidak memiliki korelasi sama sekali dengan angka rata-rata
konsumsi, median upah atau bahkan tingkat pengangguran," kata Ida.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah
aktual atau upah efektif berdasarkan pada struktur dan skala upah (SUSU) di masing-masing
perusahaan yang bersangkutan. Besaran upah efektif tersebut yaitu mengacu kepada struktur
dan skala upah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz Wuhadji
mengatakan, perhitungan upah minimum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Menurut Adi, upaya penentuan upah minimum ini memerlukan ketegasan dari kepala daerah.
"Prinsipnya kami mengimbau semua pihak untuk taat. Gubernur yang menetapkan kiranya tidak
diintervensi oleh pihak manapun," ucap Adi.
Penangguhan Upah

Selanjutnya, Menaker mengatakan, pemerintah tidak memperbolehkan perusahaan untuk
melakukan penangguhan upah sebesar upah minimum. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022
atau sebesar upah minimum sektoral yang masih berlaku. Bagi perusahaan yang membayar
upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana," kata Menaker Ida Fauziyah.

50