Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2019
P. 116
Title TAK BERDOKUMEN LENGKAP 51 TKA CHINA DIMINTA TINGGALKAN ACEH
Media Name kumparan.com
Pub. Date 19 Januari 2019
https://kumparan.com/@kumparannews/tak-berdokumen-lengkap-51-tka-china -diminta-
Page/URL
tinggalkan-aceh-1547890751735202222
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh menemukan 51 orang tenaga kerja asing (TKA) asal
China yang bekerja tanpa dokumen lengkap dan menyalahi aturan visa. Satu di
antaranya dinyatakan ilegal dan tidak memiliki dokumen apapun.
Mereka kepergok saat tim melakukan sidak di PT Shandong Licun Power Plant
Technology Co.Ltd yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga,
Aceh Besar, pada Selasa (15/1) lalu.
"Sebelumnya sudah diminta untuk melengkapi dokumen kerja. Tapi tidak diindahkan.
Sehingga mereka diminta untuk meninggalkan Aceh," kata Juru Bicara Pemerintah
Aceh, Wiratmadinata, dikonfirmasi kumparan, Sabtu (19/1).
Wira mengungkapkan, Disnaker Aceh memberi batas waktu hingga Sabtu sore nanti
kepada TKA untuk segera meninggalkan Aceh. Sementara satu orang yang dinyatakan
ilegal, langsung dideportasi ke negara asalnya. Jika para TKA ini tetap tidak
melaksanakan permintaan itu, Pemda Aceh akan mengambil tindakan tegas.
"Sabtu sore Disnaker memastikan bahwa seluruh TKA harus keluar dari Aceh paling
telat pukul 18.00 WIB," ujar Wira.
Proses pemulangan 51 TKA itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Sementara
pihak imigrasi bertugas memutuskan apakah mereka akan dideportasi keseluruhan
atau tidak.
"Seluruh TKA itu akan dipulangkan. Rencana awal hanya sebagian, tapi karena
perusahaan tidak kooperatif, semuanya (TKA) akan dikeluarkan dari Aceh," tegasnya.
Di kesempatan berbeda, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Rahmad
Raden mengatakan, 51 TKA itu sebenarnya memiliki dokumen. Hanya saja dokumen
yang mereka kantongi tercatat sebagai jasa kontribusi.
Sedangkan praktiknya mereka bekerja sebagai teknisi untuk pembangkit listrik.
"Mereka sudah ditegur untuk menarik diri dari wilayah kerja. Karena soal deportasi
itu kewenangan dari imigrasi. Kita minta mereka keluar dulu dari wilayah Aceh," kata
Rahmad.
Page 115 of 160.
