Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2019
P. 150

Title          KALIMANTAN SELATAN KEKURANGAN MEDIATOR KASUS KETENAGAKERJAAN
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      18 Januari 2019
                              https://kumparan.com/banjarhits/kalimantan-selatan-kekurangan-mediator -kasus-
               Page/URL
                              ketenagakerjaan-1547808629060455178
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Selatan kewalahan
               menangani  kisruh  ketenagakerjaan  lantaran  hanya  punya  satu  petugas  mediator
               Ketenagakerjaan  (Naker).  Alhasil,  Disnakertrans  Kalsel  kerap  kesulitan  melakukan
               pendampingan mediasi sengketa pekerja dan perusahaan.

               Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kalsel Wahyudin Noor, menuturkan
               kondisi ini tak ideal karena satu orang petugas tak optimal untuk selevel provinsi.
               Selain  itu,  kata  dia,  baru  tujuh  kabupaten/kota  yang  masing-masing  punya  satu
               mediator naker, yakni Balangan, Tapin, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai
               Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.

               "Bisa  dibayangkan  sekelas  kantor  provinsi  hanya  ada  satu  petugas  mediator.
               Sedangkan enam daerah lainnya belum memiliki petugas mediator," kata Wahyudin
               Noor kepada banjarhits.id, Jumat (18/1).

               Minimnya petugas mediator Naker membuat ia kesulitan melakukan mediasi terhadap
               perselisihan  tenaga  kerja  di  Kalsel.  Sengketa  ketenagakerjaan  seperti  kasus  PHK
               tenaga  kerja,  tidak  dibayar  pesangon,  upah  yang  tidak  sesuai  UMK,  dan  tidak
               mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

               Menurut Wahyudin, Disnakertrans tanpa petugas mediator Ketenagakerjaan ibarat
               pengadilan tanpa hakim. "Karena petugas mediator tidak bisa sembarang pegawai,
               syaratnya harus sudah ada SK Menteri, harus mengikuti Diklat selama tiga bulan, dan
               sudah berpengalaman," ujarnya.

               Satu  orang  mediator  naker  ini  sudah  ikut  diklat.  Namun  petugas  tersebut  belum
               memenuhi syarat, karena belum mengantongi SK dari Kementeri Tenaga Kerja.

               "Jadi kalau ada kasus yang masuk, kami hanya bisa sebatas memfasilitasi pertemuan
               antara kedua belah pihak saja," katanya. Pihaknya akhir bulan ini akan melakukan
               rakor bersama disnaker kota/kabupaten membahas krisis petugas mediator.

               Dalam rakor akan dibahas posisi mediator dan persoalan ketenagakerjaan di Kalsel.
               "Salah satunya juga menyederhanakan pelaporan lewat aplikasi online, yang isinya
               menyangkut ketenagakerjaan baik soal PHK, perselisihan dengan perusahaan, dan
               lainnya," katanya. ()

               Title          MALAYSIA USIR 150 TKI KE NUNUKAN
               Media Name     indopos.co.id



                                                      Page 149 of 160.
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155